DPRD Kaltim Akan Dalami Persoalan Pokir Lintas Dapil


SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Indikasi mengalirnya alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kalimantan Timur hingga ke luar daerah pemilihan (dapil) masing-masing menjadi sorotan serius dan dinilai perlu segera dibenahi agar tidak berujung pada temuan audit maupun persoalan hukum. Secara regulasi, Pokir merupakan wadah aspirasi berupa usulan program, kegiatan, atau pengadaan barang dan jasa yang dihimpun legislator dari konstituen saat reses di dapilnya untuk diakomodasi dalam RKPD dan APBD. Ketika realisasinya menyasar wilayah di luar basis dapil pengusul, kondisi tersebut dikhawatirkan mencederai prinsip representasi konstituen sekaligus membuka celah kerawanan dalam tata kelola penganggaran daerah.
“Kalau belum ada kesepakatan apa pun dari KPK ini dengan Kemendagri, kita amankan saja karena kita enggak mau nanti di belakang hari jadi temuan,” jelas Hasanuddin Mas’ud ketua DPRD Kaltim, saat diwawancarai usai rapat, baru baru ini
Menurutnya, DPRD Kaltim lebih memilih berhati-hati menyikapi persoalan Pokir lintas Dapil dan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Usulan yang bermasalah akan ditarik dan disesuaikan kembali.
” Langkah itu tidak sederhana karena pembahasan anggaran sudah berjalan dan waktu menuju tenggat persetujuan semakin sempit. Kalau bisa sempat ditarik, ya kita tarik,” katanya.
Menurut Hamas, aspirasi tidak hanya melalui reses, tetapi bisa lewat dalam bentuk lain seperti di Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau kunjungan lapangan.
Misalkan, ada fasilitas publik yang membutuhkan perbaikan, hingga kebutuhan warga yang disampaikan langsung. Namun ketika usulan itu dipersoalkan sebab melintasi Dapil. Dalam posisi ini DPRD menghadapi dilema, mempertahankan aspirasi yang dibutuhkan masyarakat atau menariknya untuk menghindari risiko administrasi dan persoalan hukum.
“Reses di kota, ya di kota saja. Adapun hasil audiensi, hasil kunjungan dan seterusnya, ya mana mau kita pinggirkan, Di Kabupaten Mahakam Ulu, misalnya keterwakilan di DPRD provinsi hanya satu orang. Sementara di Kutai Barat, jumlah anggota yang disebutnya hanya dua orang.” katanya.
Meski demikian, Hasanuddin menegaskan DPRD Kaltim masih menunggu kepastian dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sementara penyesuaian anggaran harus mempertimbangkan waktu dan mekanisme pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa, pembahasan berkaitan dengan penyesuaian pendapatan dan belanja dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Penyesuaian dilakukan menyusul surat dari kementerian terkait kepastian dana transfer yang akan diterima daerah pada tahun mendatang.
” Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah ketepatan penempatan belanja Pokir agar sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. “Diharapkan belanja pokir itu sesuai dengan Dapil,” ujarnya. (TF/ADV-DPRD KT)
