DPRD Kaltim Tanggapi Kejelasan Status dan Anggaran Tenaga Bakti Rimbawan
SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Tenaga Bakti Rimbawan merupakan tenaga sektoral non-ASN yang ditugaskan untuk mendukung kegiatan teknis dan administrasi pada KPH dan KHDTK, sekaligus mendampingi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Keberadaan mereka menjadi bagian penting dalam penguatan pengelolaan hutan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lapangan.busam+1
Di Kalimantan Timur, ketidakpastian status kerja ratusan Tenaga Bakti Rimbawan muncul akibat keterbatasan pembiayaan yang bersumber dari DBH-DR. Kondisi tersebut memicu tuntutan kejelasan kontrak dan harapan agar tenaga tersebut dapat diakomodasi dalam skema PPPK, meskipun kebijakan pengangkatannya berada pada kewenangan pemerintah pusat
Total 300 tenaga yang ada, saat ini hanya 109 orang yang dapat terakomodir, sementara 188 orang sisanya masih terjebak dalam ketidakpastian status.
Belum lama ini DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi guna melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung E. Rapat itu mencari formulasi untuk mengurai dan mengambil sikap terhadap masalah yang dirasakan ratusan Tenaga Bakti Rimbawan di Kaltim.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, yang langsung memimpin jalannya Rapat mengatakan bahwa, potensi eliminasi terhadap 188 tenaga bakti rimbawan sebagai dampak dari penurunan DBH DR yang semula berjumlah Rp146 miliar menjadi Rp51 miliar
” Kondisi ini diperberat dengan regulasi pusat yang membatasi penggunaan DBH DR untuk personel hanya sebesar 109. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi soal nasib 188 kepala keluarga yang selama ini menjadi ujung tombak menjaga kelestarian hutan kita,” jelas Hasanuddin Mas’ud.
Rapat dihadiri ketua DPRD Kaltim, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Selamat Ari Wibowo, serta Anggota Komisi I Safuad. Dari Pemprov Kaltim BKD, BPKAD, Biro Ortal, Dinas Kehutanan, serta perwakilan Tenaga Bakti Rimbawan Kaltim.(K/ADV-DPRD KT).