KARMA INDONESIA: 140 Raja dan Sultan Ditinggalkan, Tanah Diklaim, Hukum Masih Belanda. Siapa yang Zalim?
Sebagai otokritik pubik.
Oleh Faisal, S.H., M.H.
Ketua Forum Praktisi Hukum Investasi (FPHI), Koresponden Kalpostonline.com
Negara mengambil tanah dan kedaulatan para raja dan sultan tanpa memberi hak istimewa, pengakuan konstitusional, dan penyelesaian yang adil. Luka itu mendalam. Produk hukum kita masih menyadur Belanda, sementara sari pati hukum kerajaan Nusantara diabaikan. Cak Nun mengingatkan: karma adalah hukum sebab-akibat. Selama ketidakjelasan ini dipelihara, karma bukan kutukan langit, melainkan akibat perbuatan kita sendiri. Siapa yang zalim?
Ada adegan sejarah yang tidak pernah benar-benar masuk buku pelajaran: ketika Republik Indonesia diproklamasikan, lebih dari 140 raja dan sultan di Nusantara, pemegang sah tanah dan kedaulatan sebelum 17 Agustus 1945, tidak diberi penyelesaian yang tuntas. Tanah mereka diklaim negara. Kedaulatan mereka disusun ulang. Hak istimewa mereka dibiarkan kabur. Sebagian mendapat pengakuan terbatas, tetapi banyak yang ditinggalkan tanpa kepastian konstitusional, tanpa kompensasi yang layak, dan tanpa pengakuan sejarah yang pantas. Yang tersisa bukan hanya sengketa agraria, tetapi sakit hati yang mendalam, luka yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Di sinilah otokritik harus dimulai. Bukan dengan mencari kambing hitam sesaat, tetapi dengan menanyakan hal paling dasar: siapa sebenarnya pemilik tanah dan kedaulatan Indonesia? Cak Nun, dalam banyak perenungannya, menyebut persoalan ini sebagai soal “pemegang saham” negara yang tak pernah dijelaskan. Rakyat terus diberi tahu bahwa “negara ini milik rakyat”, tetapi ketika ditanya di mana letak kepemilikan itu secara nyata, jawabannya menguap seperti asap. Tanah punya sertifikat, rumah punya bukti hak milik, kendaraan punya STNK, tetapi negara? Rakyat hanya diberi kepercayaan kosong bahwa mereka adalah pemiliknya.
Luka yang Tidak Pernah Diselesaikan
Negara mengambil tanah. Penguasa membagi kedaulatan. Rakyat diberi ilusi bahwa “tanah ini milik rakyat”, tetapi raja dan sultan yang menjadi pemilik lama justru ditinggalkan dalam ketidakpastian. Dalam banyak kasus, mereka tidak diberi hak istimewa yang jelas, tidak diberi kedudukan konstitusional yang tegas, dan tidak diberi jalan penyelesaian yang adil. Mereka bukan sekadar nama dalam catatan sejarah. Mereka adalah bagian dari fondasi Nusantara. Ketika fondasi itu dibiarkan retak, bangunan negara di atasnya ikut goyah.
Cak Nun mengingatkan bahwa bangsa ini belum benar-benar memahami perbedaan antara rakyat, negara, dan pemerintahan. Selama kebingungan itu dipelihara, kekuasaan tidak benar-benar berpindah kepada rakyat; ia hanya berpindah dari raja-raja lama ke “raja-raja baru” yang bersembunyi di balik partai politik, birokrasi, dan oligarki ekonomi. Cak Nun bahkan menyebut yang sering beroperasi di negeri ini bukan negara dalam arti sebenarnya, melainkan “negara kerajaan”, kerajaan virtual di mana rakyat kembali tunduk, bukan pada mahkota, tetapi pada ilusi kekuasaan yang mereka buat sendiri.
Akibatnya, feodalisme tidak mati. Ia hanya berganti kemasan. Tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bersama berubah menjadi komoditas. Kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat justru “dibagikan” kepada pemilik modal, penguasa asing, dan jaringan kekuasaan yang tak terpilih. Rakyat membayar pajak, mematuhi hukum, tetapi merasa semakin asing di rumahnya sendiri. Setiap kali negeri ini dilanda krisis, kita seolah sedang menuai apa yang telah lama kita biarkan: benih ketidakjelasan yang ditanam puluhan tahun lalu.
Hukum yang Masih Berbau Belanda, Sari Pati Nusantara Diabaikan
Persoalannya tidak berhenti pada tanah raja yang diklaim negara. Ada dosa yang lebih dalam: produk hukum kita menyadur dari Belanda, tanpa membawa sari pati hukum kerajaan dan masyarakat Nusantara. Sebagian besar bangunan hukum kita masih berdiri di atas warisan kolonial: KUHP yang berasal dari Wetboek van Strafrecht, KUHPerdata dari Burgerlijk Wetboek, hukum dagang dari Wetboek van Koophandel, dan seterusnya. Hukum kita lebih fasih berbahasa Belanda daripada bahasa Nusantara. Hukum kita lebih akrab dengan logika individualistik Eropa daripada dengan musyawarah, hak ulayat, kepatutan, perlindungan bersama, dan keseimbangan kosmologis yang telah hidup berabad-abad di kepulauan ini.
Akibatnya, negara ini menjadi negeri yang aneh: tanahnya dijual kepada modal besar, tetapi rakyat yang telah menempatinya sejak lama justru harus berperkara untuk membuktikan bahwa ia berhak tinggal di atas tanah kelahirannya. Hukum dipakai untuk merapikan ketidakadilan, bukan untuk menyelesaikannya. Sari pati hukum kerajaan Nusantara, yang sebenarnya mengandung nilai musyawarah, kepatutan, perlindungan komunitas, dan kedaulatan bersama, diabaikan sebagai “masa lalu”. Padahal, di situlah letak keindonesiaan yang sebenarnya. Cak Nun berulang kali mengingatkan bahwa negeri ini sering lebih setia kepada warisan kolonial daripada kepada akar budayanya sendiri.
Karma Bukan Kutukan, tetapi Hukum Sebab-Akibat
Maka karma itu terus berulang. Dalam pandangan Cak Nun, karma bukanlah takhayul, melainkan hukum sebab-akibat: apa yang ditanam, itulah yang dituai. Jika fondasi kepemilikan tanah dan kedaulatan sejak awal dibiarkan kabur, maka yang tumbuh subur di atasnya bukanlah keadilan, melainkan feodalisme yang berganti kemasan. Jika hukum yang dipakai masih menyadur Belanda dan mengabaikan sari pati Nusantara, maka yang lahir bukan hukum yang menyelesaikan luka, melainkan hukum yang merapikan ketidakadilan.
Karena itu, pertanyaan “mengapa Indonesia selalu kena karma?” bukanlah pertanyaan tentang kutukan langit. Itu pertanyaan tentang pembiaran struktural. Kita sibuk mengganti “raja” di kursi kekuasaan, tetapi lupa bahwa selama tanah dan kedaulatan belum jelas siapa pemiliknya, dan selama hukum kita masih menjadi bayangan kolonial, karma yang sama akan terus berulang. Setiap krisis agraria, setiap konflik tanah, setiap sengketa kedaulatan, setiap rasa asing rakyat di negerinya sendiri adalah buah dari benih yang telah lama kita tanam.
Siapa yang Zalim?
Maka pertanyaan otokritiknya bukan lagi sekadar “mengapa Indonesia terus kena karma?” Pertanyaan yang lebih menusuk adalah: siapa yang zalim?
Yang zalim bukan raja dan sultan yang kehilangan tanahnya. Bukan rakyat yang menuntut keadilan. Bukan pula mereka yang mengingatkan bahwa ada luka sejarah yang belum selesai. Yang zalim adalah kekuasaan yang mengambil tanpa mengakui, mengklaim tanpa memberi hak istimewa, dan membangun hukum di atas luka kolonial sambil mengabaikan sari pati hukum Nusantara. Dan kita ikut zalim ketika terus membiarkan pertanyaan dasar ini tak terjawab.
Selama tanah dan kedaulatan belum jelas siapa pemiliknya, selama lebih dari 140 raja dan sultan masih dibiarkan menanggung luka sejarah, dan selama hukum kita masih lebih fasih berbahasa Belanda daripada bahasa Nusantara, karma yang sama akan terus berulang. Bukan karena kutukan, tetapi karena sebab-akibat: apa yang ditanam dalam ketidakadilan, itulah yang dituai. Cak Nun mengingatkan bahwa bangsa ini belum selesai dengan urusan tanah dan kedaulatannya sendiri. Dan selama itu belum selesai, selama itu pula Indonesia akan terus menanggung karma, bukan dari langit, melainkan dari perbuatannya sendiri.
Siapa yang zalim? Jawabannya bukan di luar sana. Jawabannya ada pada keberanian kita untuk mengakui bahwa fondasi negara ini belum pernah benar-benar diselesaikan.
~ Faisal, S.H, M.H.