Indonesia Belum Tanpa Wapres, Yusril Tegaskan Gibran Masih Bertugas
JAKARTA, KALPOSTONLINE.COM | Indonesia belum mengalami kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) meskipun Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, Gibran tetap menjalankan tugasnya hingga ada proses ketatanegaraan yang resmi.
Yusril menjelaskan bahwa pengunduran diri tidak dapat berlaku hanya karena disampaikan secara lisan kepada Presiden. Menurutnya, pernyataan tertulis dari Wapres harus ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar dapat diproses secara konstitusional.
“Kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang Wakil Presiden sampai hari ini,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, status Gibran tidak serta-merta gugur akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan pencalonan wapres. “Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” ujarnya.
Respons Wapres Gibran
Menanggapi isu tersebut, Gibran membuka suara dalam jumpa pers di Istana Wapres pada Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika yang terjadi, tetapi tidak ingin persoalan berlarut-larut menjadi polemik politik.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran.
Gibran juga mengungkapkan hasil pembicaraannya dengan Presiden Prabowo. Ia menyebut Prabowo memberikan sejumlah saran, termasuk agar ia tetap memperjuangkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S1.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran.
Ia menambahkan, Prabowo memberikan banyak masukan terkait dinamika yang sedang berlangsung. “Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ucapnya.
Respons soal Ijazah
Yusril juga menilai langkah Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui PTUN tidak lagi memiliki landasan hukum. Ia menyebut putusan MK dan MA terkait perkara tersebut telah final dan mengikat.
“Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” ujarnya.
Menurut Yusril, pihak yang menjadi tergugat dalam putusan MA adalah Direktur Jenderal Kemendikdasmen, sehingga Gibran tidak dapat mengajukan banding karena tidak berstatus sebagai pihak tergugat.
Yusril menutup pernyataannya dengan meminta publik menunggu perkembangan selanjutnya. “Jadi kita tunggulah perkembangan hari-hari berikutnya apa yang akan terjadi,” katanya.
(K)