Rp1,7 Triliun untuk Singapura, Kaltim Hanya Diberi “Remah” Beasiswa: Diamnya Kita adalah Pengkhianatan

Seandainya dana raksasa itu berputar di UNMUL dan kampus-kampus Kaltim, betapa ribu anak negeri ini bisa bebas dari jerat UKT—tapi kita memilih bisu, sementara harta pusaka terus mengalir ke negeri seberang.

Oleh Faisal, S.H., M.H.

Ketua Forum Praktisi Hukum Investasi (FPHI), Koresponden Kalpostonline.com

Kita bangga menyebut Kaltim sebagai lumbung energi. Batu bara dikeruk dari perut bumi Kalimantan, diekspor, dan menjadi salah satu sumber kekayaan terbesar di Indonesia. Namun, di balik gemerlap itu, ada satu pertanyaan yang tidak pernah selesai: untuk siapa sebenarnya kekayaan ini?

Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh sorotan Mantan Mendag Muhammad Lutfi. Pendiri Bayan Resources, Low Tuck Kwong, disebut menyumbang 101 juta dolar Singapura, setara Rp1,7 triliun untuk beasiswa dan pendidikan di Singapura. Uang sebesar itu tidaklah kecil. Ia cukup untuk membangun ratusan gedung sekolah, atau jika kita mau berhitung jujur, membebaskan puluhan ribu mahasiswa Kaltim dari beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama bertahun-tahun.

Mari kita berhitung sederhana. Universitas Mulawarman (UNMUL) saja memiliki lebih dari 35.000 mahasiswa aktif. Sementara Pemprov Kaltim mencatat 21.903 mahasiswa baru pada tahun akademik 2025–2026 yang menerima bebas UKT semester pertama. Jika Rp1,7 triliun dialihkan untuk beasiswa penuh di kampus-kampus Kaltim, dengan asumsi biaya pendidikan dan hidup layak sekitar Rp20 juta per mahasiswa per tahun, dana itu bisa menghidupi lebih dari 85.000 mahasiswa selama satu tahun penuh, atau seluruh mahasiswa UNMUL dan kampus-kampus lain di Kaltim tanpa perlu memikirkan biaya kuliah sama sekali. Bahkan dengan hitungan yang lebih konservatif, angka itu tetap fantastis: ratusan ribu anak Kaltim bisa disekolahkan hingga lulus.

Namun apa yang terjadi? Dana raksasa itu justru mengalir ke negeri tetangga. Sementara di rumah sendiri, mahasiswa Kaltim masih berjuang dengan UKT, masih ada yang harus cuti karena tidak mampu membayar, dan masih ada orang tua yang menjual apa pun demi melihat anaknya sarjana.

Bayan Group memang punya program CSR “Bayan Peduli.” Hingga 2026, mereka mengklaim telah memberi beasiswa kepada 5.458 mahasiswa, dengan 3.646 di antaranya dari Kaltim. Angka itu patut diapresiasi. Tapi mari kita letakkan dalam perspektif: 5.458 berbanding 1,7 triliun yang melayang ke Singapura. Rasanya seperti memberi segenggam beras kepada tetangga yang kelaparan, sementara lumbung padi sendiri dijual ke pasar luar.

Yang lebih menyakitkan, program beasiswa itu pun tak lepas dari sorotan. Anggota DPRD Kutai Barat, Jelli Welma Katupaian, mempertanyakan transparansi dan ketepatan sasaran beasiswa CSR Bayan Group yang bekerja sama langsung dengan UNMUL. Ia khawatir beasiswa justru tidak sampai kepada putra-putri asli daerah, melainkan kepada pihak-pihak yang punya kedekatan dengan perusahaan. Ketika harta negeri ini mengalir ke luar, dan yang tersisa di dalam pun diragukan sampai tidaknya, diam adalah pilihan yang mahal.

Kita tidak sedang menghasut kebencian. Kita sedang menuntut keadilan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika batu bara Kaltim dijual, keuntungannya mengalir ke rekening pribadi, lalu sebagian kecilnya dihadiahkan ke universitas di luar negeri di mana letak “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” itu?

Mahasiswa Kaltim tidak perlu terus menjadi penonton. Kampus bukan sekadar menara gading tempat orang berbicara tentang teori keadilan. Kampus adalah tempat kita belajar menuntut keadilan itu sendiri. Jika dana sebesar Rp1,7 triliun bisa dengan mudah berpindah ke Singapura, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut secara terbuka, terorganisir, dan bermartabat, agar kekayaan Kaltim kembali kepada anak-anak Kaltim.

Kita tidak boleh diam. Diam bukan berarti setuju. Diam adalah membiarkan ketidakadilan berjalan tanpa perlawanan. Diam adalah mengkhianati generasi berikutnya yang akan mewarisi Kaltim yang kaya alam tetapi miskin keberpihakan.

Maka dari itu, mulai hari ini, mari kita bertanya kepada siapa saja yang berkuasa: Mengapa Rp1,7 triliun lebih mudah terbang ke Singapura daripada mendarat di UNMUL? Mengapa ribuan mahasiswa Kaltim harus berjuang sendiri, sementara kekayaan mereka dinikmati bangsa lain? Sampai pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan kebijakan yang berpihak, sampai dana sebesar itu berputar untuk pendidikan anak negeri sendiri, kita tidak akan berhenti bersuara.