DPRD Minta Segera Tuntaskan Pembangunan Rujab Bupati PPU
PENAJAM, KALPOSTONLINE | Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membangun rumah jabatan (Rujab) bupati senilai Rp 34 miliar. Rumah dinas yang dibangun di Coastal Road atau pesisir pantai di Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, ternyata masih memerlukan tambahan anggaran miliaran rupiah.
Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD PPU tidak mempermasalahkan apabila pemerintah daerah akan menambah anggaran pembangunan rumah dinas orang nomor satu di PPU tersebut.
Anggota Komisi III DPRD PPU Zainal Arifin mengatakan, pemerintah daerah wajib menyelesaikan pembangunan rumah jabatan tersebut. Jika tidak, bangunan tersebut bakal terbengkalai.
“Rumah jabatan bupati itu harus diselesaikan. Karena tanggung kalau tidak selesai, anggaran sudah banyak lari ke situ. Tetapi, untuk tambahan anggaran pembangunanya harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” kata Arifin saat ditemui di kantor DPRD PPU, Selasa (31/8/2021).
Ia mengaku, belum mendapatkan informasi dari dinas teknis terkait dengan besaran anggaran tambahan yang dibutuhkan Rujab bupati.
“Kami belum tahu berapa tambahan anggaran yang dibutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD PPU Thohiron setuju untuk penyelesaian pembangunan rumah dinas tersebut. Meskipun membutuhkan tambahan anggaran.
Pemkab PPU membangun rumah jabatan tersebut pada 2020 dengan anggaran Rp 34 miliar seharusnya tidak memerlukan anggaran tambahan lagi.
“Harus dituntaskan pembangunannya. Karena sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak. Kalau tidak diselesaikan, nanti tidak bisa ditempati,” beber Thohiron.
Penyediaan rumah jabatan memang wajib disiapkan oleh pemerintah. “Sesuai dengan aturan yang ada, memang harus disiapkan rumah dinas untuk bupati,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala DPUPR PPU Edi Hasmoro mengatakan, anggaran Rp 34 miliar untuk pembangunan rumah jabatan yang dialihkan untuk instalasi listrik sebesar Rp 1,9 miliar.
“Kita lakukan adendum kontrak untuk mengalihkan anggaran untuk instalasi listrik. Listrik rumah jabatan sangat penting, kalau sudah selesai dibangun namun tidak ada listriknya. Maka percuma tidak bisa juga digunakan,” kata Edi Hasmoro.
Pembangunan rumah jabatan tinggal menyisahkan interior. DPUPR berupaya untuk merampungkan tahun ini. Selain itu, pagar, landscape, dermaga dan ornamen rumah jabatan akan diupayakan diselesaikan tahun ini.
“Kalau tidak memungkinkan tahun ini, kita akan ajukan anggaran tahun 2022,” ujarnya.
Besaran anggaran tambahan yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana pendukung rumah jabatan tersebut masih dalam tahap perhitungan.
“Kebutuhan anggaran belum diketahui. Kami masih hitung untuk angka rill-nya,” tandasnya. (adv)