Komisi I DPRD Tak Ingin Dualisme Sekdaprov Berlarut larut
SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Nyaris setahun sudah gonjang ganjing dualisme Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim belum juga diselesaikan, masyarakat pun sudah mulai terbelah dalam menyikapi hak interpelasi. Ada yang pro dan ada pula yang kontra, kondisi ini bisa menimbulkan kegaduhan dimasyarakat. Sinyal itu nampaknya mulai terbaca Komisi I DPRD Kaltim yang membidangi hukum dan pemerintahan. Unsur pimpinan komisi I pun menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan masalah itu terus berkepanjangan.
“Masalah interpelasi yang diajukan oleh lintas anggota dewan dari lintas partai politik, sebenarnya komisi I sudah merencanakan mengundang pemprov terkait hal ini. Tentu komisi I tidak akan mendiamkan dan berlarut larut,” ujar H. Yusuf Mustafa Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim pad, Selasa (19/11/19)
Politisi Partai Golkar ini juga mengutarakan, bahwa pimpinan Dewan sudah ada kesepakatan mengundang orang nomor 1 di pemprov Kaltim dalam hal ini gubernur Isran Noor untuk membicarakan dualisme sekdaprov tersebut, namun sempat terkendala penentuan agenda waktu yang tepat.
“Dalam rapat pimpinan DPRD ada kesepakatan untuk mengundang gubernur, tapi karena masih belum ada waktu gubernur dan tidak bisa diwakilkan, tentu kini sedang dikordinasikan sekretariat soal waktu pertemuan selanjutnya.” jelas Magister Hukum jebolan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengakhiri.(ADV)