Ratusan Juta Diduga Raib, Korban Kantor Pos Muara Ancalong Mengadu ke DPRD Kaltim
SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Warga Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur dibuat resah akibat ulah yang diduga oknum pegawai Kantor Pos Indonesia di Muara Ancalong. Supriyanto Perwakilan Aliansi Korban menceritakan masalah itu melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kaltim tertanggal 20 Juni 2022 lalu.
Supriyanto mengungkapkan bahwa, raibnya uang masyarakat yang ditabung di Pos Indonesia Kecamatan Muara Ancalong diduga diambil oleh petugas pos secara diam-diam selama 2 tahun terakhir.
“Kami mohon bantuan kepada ketua dewan beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, untuk mendesak Pos Indonesia Cabang Samarinda, untuk segera mengganti uang masyarakat tersebut,” kata Supriyanto dalam surat tersebut.
Menurut Aliansi, cara pelaku melakukan pengambilan uang nasabah secara diam-diam, menggunakan alasan jaringan internet koneksi sistem eror. Sehingga teransaksi setor maupun tarik mengalami penundaan. dengan alasan tersbut, pelaku kemudian menyarankan nasabah untuk meninggalkan buku rekening dan fotokopi KTP di kantor pos agar diproses keesokan harinya.
“Selain itu pelaku juga menahan buku tabungan nasabah sampai berbulan-bulan dengan alasan yang sama. Dari proses meninggalkan buku rekening dan KTP itulah diduga pelaku melakukan aksinya,” jelasnya.
Perwakilan Aliansi ini memperkirakan total kerugian masyarakat dari 45 nasabah kantor Pos Indonesia Muara Ancalong mencapai Rp926.450.000. Jumlah itu merupakan data sementara yang dapat dihitung dengan bantuan Polsek Muara Ancalong.
“Akibat kejadian tersebut ada nenek atau kakek kami yang memang sudah tua sakit, ketika mendengar uangnya hilang mendadak meninggal dunia, ada keluarga kami yang sakit ketika mau menggunakan uang yang di simpan di Pos Indonesia ternyata uang tersebut tidak ada. Ada anak kami yang ingin menikah ketika ingin mengambil uang yang ditabung di Kantor Pos tidak ada, dan banyak cerita lainya yang membuat kami kecewa, sedih atas pelayanan Pos Indonesia yang tidak bisa mengkontrol petugas pos yang di tempatkan di daerah kami,” pungkasnya.
Secara terpisah anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir mengungkapkan bahwa, pihaknya akan mengundang Kantor Pos Samarinda untuk meminta penjelasan soal itu.
“Kami akan undang pihak PT POS Indonesia,” Katanya singkat melalui pesan percakapan. (AZ)