Menilai Gubernur

Editorial ke-IV kali ini, Kalpost menyorot gaya kepemimpinan sang gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dari sudut pandang yang berbeda. Gubernur Rudy memiliki latar belakang seorang pebisnis atau pengusaha, gaya hidup pengusaha lazimnya selalu menampilkan “WAH” agar terlihat berkelas dimata pengusaha lain. Hal ini tentu bisa dimaklumi. Cerita menjadi lain, bila gaya hidup pebisnis itu masuk dalam gaya seorang pemimpin di suatu pemerintahan. Bicara gaya hidup tentu bicara selera, karenanya tidak jarang azas kepatutan dan kewajaran menjadi “barang rongsokan” dalam memimpin pemerintahan.

Coba kita intip sejumlah kebijakan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang menimbulkan kritik publik secara luas. Misalnya Pengadaan mobil kepala daerah Rp8,5 miliar dan mengangkat Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang “gemuk” dengan alokasi anggaran mencapai sepuluh miliar lebih. Gubernur menyebut tim ahlinya itu sebagai investasi, mungkin gubernur lupa bahwa dia sedang di posisi jabatan kepala daerah. Lalu muncul lagi renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur Rp25 miliar.

Publik dipertontonkan dengan mobil mewah Rp8,5 miliar dengan dalih menjaga marwah kaltim. Rehab rumah jabatan dialokasikan Rp25 miliar dengan argument rumah dinas perlu dibenahi,karena barang di dalamnya seperti elektronik sudah tidak ada dan fasilitas lainnya. Publik tentu memahami perlunya kelengkapan rumah dinas seorang kepala daerah dan wakilnya, namun yang membuat publik meradang adalah alokasi anggaran yang fantastis. Gubernur sepertinya lagi khilaf, bahwa ada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, yang menitikberatkan fokus penghematan, agar melakukan efiensi di tengah kondisi fiskal “melorot” .

Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Rudy Mas’ud dan Seno Aji resmi menjalankan roda pemerintahan. Publik harus jujur pula mengakui adanya capaian yang diraih , misalnya saja bantuan Gratispol untuk pendidikan harus diakui ada, walau tidak maksimal gratis. Kemudian 63.714 siswa menerima paket seragam sekolah, serta 141.226 warga memperoleh layanan kesehatan gratis. Kemudian 877 penjaga rumah ibadah diberangkatkan umroh gratis bagi marbot masjid dan perjalanan religi bagi non muslim. Sebanyak 802 desa mendapat dukungan internet gratis dan 208 administrasi rumah dibantu pemerintah.

Desa yang belum teraliri listrik berhasil ditekan dari 110 desa menjadi 73 desa. Pembangunan PLTS mencapai 205,6 kilowatt di enam lokasi, 1.072 unit tenaga surya di 25 kecamatan, serta jaringan listrik di 16 desa yang menerangi 1.800 kepala keluarga dan fasilitas publik. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi mencapai 85,83 persen atau sepanjang 805,81 kilometer, disertai penyelesaian pembangunan dan rekonstruksi sepanjang 153,41 kilometer jalan.

Gaya atau selera gubernur tidak dilarang dalam menjalankan roda pemerintahan, tetapi batasi gaya atau selera itu dengan mengedepankan azas kepatutan dan kewajaran di tengah kondisi masyarakat yang lagi dalam kondisi sulit secara universal. Persepsi atau sudut pandang publik mungkin berbeda dalam menilai kinerja dan gaya kepemimpinan gubernur. Namun yang perlu disadari “JANGANLAH KEBENCIAN KEPADA SESEORANG ATAU KELOMPOK, MEMBUAT KITA TIDAK BERLAKU ADIL DALAM MEMBERIKAN SUATU PENILAIAN”. Salam sehat (Fauzi Dewan Redaksi)