Pesisir Ibu Kota Nusantara dan Masa Depan Ekonomi Biru Indonesia
Juni Tristanto Laksana Putra, S.AB., M.AB.
Dosen Prodi Administrasi Bisnis,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak hanya berbicara tentang pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia merancang wajah baru pembangunan yang berkelanjutan. Di tengah visi tersebut, kawasan pesisir di sekitar IKN terutama wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi ruang strategis untuk mengembangkan konsep blue economy atau ekonomi biru. Ekonomi biru pada dasarnya menempatkan laut dan wilayah pesisir sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang dikelola secara berkelanjutan. Artinya, eksploitasi sumber daya laut tidak boleh mengorbankan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat pesisir. Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika pembangunan IKN berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu penopang penting ekonomi nasional. Pada tahun 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sekitar 11,61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I dan meningkat menjadi 13,78 persen pada triwulan II, dengan subsektor perikanan mengalami peningkatan dari 2,34 persen menjadi 2,54 persen dalam periode yang sama. Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi berbasis sumber daya laut memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Selain itu, Indonesia memiliki basis wilayah pesisir yang sangat luas. Data Potensi Desa (Podes) BPS 2024 mencatat terdapat sekitar 12.968 desa pesisir atau sekitar 15,39 persen dari total desa di Indonesia yang memanfaatkan laut sebagai sumber kegiatan ekonomi seperti perikanan tangkap, budidaya, wisata bahari, dan transportasi laut. Angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi pesisir bukanlah sektor pinggiran, melainkan bagian penting dari struktur ekonomi nasional.
Menurut data Bappenas (2020) Estimasi potensi ekonomi kelautan Indonesia sebesar sekitar US$1,3 triliun per tahun, angka tersebut merujuk pada hasil kajian mengenai potensi ekonomi kelautan Indonesia yang dipaparkan dalam berbagai forum kebijakan pembangunan maritim dan kemudian menjadi dasar pengembangan kerangka blue economy nasional. Kajian tersebut juga berkaitan dengan penyusunan dokumen “Blue Economy Development Framework for Indonesia’s Economic Transformation” yang diluncurkan oleh Bappenas pada tahun 2023 bersama Organisation for Economic Co-operation and Development. Sekaligus membuka peluang penciptaan jutaan lapangan kerja di sektor kelautan dan perikanan. Dengan garis pantai Indonesia yang mencapai lebih dari 108 ribu kilometer dan wilayah laut yang mencakup sekitar dua pertiga wilayah negara, ekonomi berbasis laut sebenarnya merupakan salah satu fondasi utama masa depan pembangunan nasional.
Pembangunan IKN juga telah memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah sekitar. Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat dari 2,61 persen pada 2019 menjadi 14,49 persen pada 2022, bahkan melonjak menjadi 29,40 persen pada 2023 dan 30,68 persen pada 2024, didorong oleh aktivitas pembangunan infrastruktur dan investasi. Kawasan IKN sendiri memiliki karakter geografis yang unik karena berada tidak jauh dari wilayah pesisir Teluk Balikpapan dan jalur strategis Selat Makassar. Posisi ini menempatkan pada salah satu koridor maritim penting di Indonesia yang selama ini menjadi jalur pelayaran domestik maupun internasional. Selat Makassar merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang dilalui kapal-kapal niaga dari kawasan Asia Timur menuju Australia dan Samudra Hindia. Dengan posisi tersebut, kawasan ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi laut seperti perikanan, logistik maritim, ekowisata pesisir, hingga industri pengolahan hasil laut.
Dalam konteks IKN, beberapa wilayah pesisir di sekitar ibu kota baru bahkan berpotensi menjadi penyangga utama pengembangan ekonomi biru. Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kawasan pesisir seperti Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu memiliki aktivitas perikanan tangkap dan budidaya yang cukup berkembang. Desa-desa pesisir seperti Nenang, Tanjung Tengah, dan Api-Api selama ini dikenal sebagai sentra nelayan yang memasok hasil laut ke Balikpapan dan wilayah Kalimantan Timur lainnya. Data Dinas Perikanan setempat menunjukkan bahwa produksi perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai sekitar 18.500 ton per tahun, yang terdiri dari sekitar 6.500 ton hasil tangkapan laut dan sekitar 12.000 ton dari sektor budidaya tambak. Produksi tersebut bahkan melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat lokal yang berkisar 11.000 ton per tahun, sehingga wilayah ini sebenarnya memiliki surplus produksi perikanan yang berpotensi menjadi sumber pasokan pangan laut bagi kawasan IKN. Selain itu, wilayah pesisir Babulu Laut juga memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya perikanan dan ekowisata pesisir karena garis pantainya yang cukup panjang serta ketersediaan lahan tambak yang luas. Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa potensi tambak air payau di PPU mencapai sekitar 9.500 hektare, namun sebagian besar masih belum dimanfaatkan secara optimal.
Sementara itu, di Kabupaten Kutai Kartanegara, kawasan pesisir seperti Kecamatan Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa juga memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi maritim di sekitar IKN. Aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan ini sebagian besar masih bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan, mulai dari penangkapan ikan, budidaya tambak, hingga usaha pengolahan hasil laut skala rumah tangga. Jika dilihat dari sisi sosial ekonomi, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat lokal. Di Kabupaten Penajam Paser Utara saja tercatat terdapat sekitar 4.000 hingga 4.700 nelayan yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas perikanan tangkap di wilayah pesisir dan Teluk Balikpapan. Artinya, pengembangan ekonomi biru di kawasan ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlanjutan mata pencaharian ribuan keluarga nelayan. Selain memiliki potensi perikanan, kawasan pesisir di sekitar Teluk Balikpapan juga menyimpan kekayaan ekologi yang sangat penting. Kajian Forest Watch Indonesia (2019) mencatat luas mangrove di kawasan ini mencapai sekitar 16.831 hektare, menjadikannya salah satu kawasan mangrove penting di Kalimantan Timur. Ekosistem mangrove ini tidak hanya berfungsi sebagai habitat bagi berbagai biota laut dan penyangga alami kawasan pesisir dari abrasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon atau yang dikenal sebagai blue carbon. Dalam perspektif ekonomi biru, keberadaan mangrove tersebut dapat menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi berbasis konservasi, seperti ekowisata pesisir, perlindungan biodiversitas laut, hingga potensi ekonomi karbon di masa depan.
Dengan posisi geografis yang menghadap langsung ke Selat Makassar salah satu jalur pelayaran internasional penting, kawasan pesisir di PPU dan Kukar sebenarnya memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai simpul ekonomi maritim yang mendukung kebutuhan logistik, pangan laut, dan pariwisata bagi IKN. Dalam perspektif ekonomi biru, wilayah pesisir ini tidak hanya dapat menjadi pemasok hasil laut bagi kota baru, tetapi juga berpotensi berkembang sebagai pusat industri pengolahan perikanan, kawasan wisata bahari berbasis konservasi, hingga ekonomi karbon melalui perlindungan ekosistem mangrove. Namun dalam pandangan saya, potensi besar tersebut tidak akan otomatis terwujud tanpa desain kebijakan yang terintegrasi. Pembangunan ibu kota baru bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat terpusat di kawasan inti kota tapi disisi lain harus diimbangi dengan strategi pengembangan wilayah pesisir yang inklusif. Karena itu, pengembangan ekonomi biru di kawasan pesisir sekitar IKN tidak boleh hanya menjadi slogan pembangunan berkelanjutan. Ia harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata yang memperkuat kapasitas nelayan, meningkatkan infrastruktur perikanan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir sebagai fondasi utama ekonomi maritim Ibu Kota Nusantara.
Sebagai kota masa depan, IKN sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagaimana ekonomi biru dapat diintegrasikan dalam pembangunan perkotaan. Konsep ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat sistem administrasi dan koordinasi antara Otorita IKN dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir. Kedua, memastikan bahwa masyarakat pesisir dilibatkan secara aktif dalam pengembangan ekonomi maritim, baik melalui sektor perikanan, pariwisata bahari, maupun industri pengolahan hasil laut. Ketiga, menempatkan konservasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang sebagai bagian integral dari desain pembangunan kota. Keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari megahnya gedung pemerintahan atau kecanggihan infrastrukturnya. Keberhasilan itu justru akan terlihat dari bagaimana kota ini mampu membangun hubungan yang harmonis dengan ekosistem alam di sekitarnya. Jika ekonomi biru benar-benar menjadi fondasi pembangunan pesisir di sekitar IKN, maka Ibu Kota Nusantara tidak hanya menjadi ibu kota baru Indonesia, tetapi juga menjadi model pembangunan maritim berkelanjutan bagi dunia.