Tingkatkan Sumber PAD, Banggar DPRD Jatim ke DPRD Kaltim
SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Sejumlah rombongan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (14/1). Kunjungan tersebut dalam rangka sharing peningkatan sumber pendapatan asli daerah.
Ketua rombongan Banggar DPRD Jawa Timur Muzammil Syafii mengatakan pihaknya merasa perlu untuk mencari masukan terkait menggali berbagai macam potensi yang dapat menjadi PAD dan pengelolaan sumber daya alam.
Dipilihnya, Kaltim dikarenakan merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam mulai dari batu bara, minyak, gas dan lainnya sehingga penting untuk menggali informasi dalam rangka maksimalisasi PAD guna kesejahteraan rakyat.
“Total rombongan 55 orang yang dibagi menjadi dua, kelompok pertama ke Kaltim dan yang kedua ke Nusa Tenggara Barat dengan maksud dan tujuan yang sama,” kata Muzammil didampingi Mirza, Agung Mulyono, Amar, Basuki, Sri Subiati dan lainnya.
Politikus Fraksi Nasdem – Hanura itu mengakui bahwa Jatim mengalami penurunan dana bagi hasil dari cukai rokok dan gas.
“Apakah di Kaltim ada upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penurunan tersebut,” tanya Muzammil.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menuturkan turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas memberikan dampak pada daerah penghasil termasuk Kaltim sehingga banyak program pembangunan yang perlu dilakukan evaluasi dengan skala prioritas.
Oleh sebab itu Kaltim tidak lagi bergantung pada Migas maupun pertambangan semata melainkan menggali pontensi lain yang dapat menjadi sumber PAD, hal ini dapat dilihat dengan tidak lagi Kaltim menerbitkan izin tambang.
Ia menyebutkan DPRD bersama pemerintah melakukan evaluasi secara berkala guna melihat kemungkinan peningkatan PAD. Seperti pajak kendaraan bermotor yang juga memberikan sumbangsih yang cukup stabil dan cenderung meningkat setiap tahunnya.
“Terkait Migas, pada Blok Mahakam Pemprov Kaltim mendapatkan bagian 10 persen Participating Interest (PI) dengan bentuk Golden Share yang di kelola PT Migas Mandiri Pratama selaku perusahaan daerah. Dari total 10 persen dibagi 30 persen ke daerah penghasil yakni Kabupaten Kukar,” pungkasnya. (ADV)