Setuju Hak Angket, Aliansi Kritik Gaya Bicara Gubernur Kaltim
Rudy Mas’ud: Saya jawab kok bilangnya arogan?
SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Massa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) kembali menggelar aksi demonstrasi lanjutan “215” di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (21/5/2026) setelah lebih dulu menggelar aksi dan menyerahkan sejumlah dokumen dan data yang diklaim berisi temuan terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur. Aliansi membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak Rudy mundur dari jabatannya sebagai gubernur serta meminta dirinya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kaltim memerintahkan fraksi Golkar di DPRD Kaltim menjalankan hak angket. Hingga sore hari, sebanyak 30 orang perwakilan massa diterima untuk melakukan audiensi di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.
Situasi sempat memanas di saat Plt. Kesbangpol mencoba melakukan briefing kepada para perwakilan sebelum menghadirkan Gubernur kaltim di ruang rapat. Sebelum akhirnya situasi mereda, lalu Audiensi pun dimulai.
“Tuntuan kami hanya dua pak, Bapak mundur atau bersedia menyetujui hak angket” ucap Koordinator lapangan aksi 215, Erly Nopiansyah, Kamis (21/5/2026)
Menanggapi tuntutan tersebut, Rudy menegaskan bahwa hak angket memiliki mekanisme hukum yang harus dilalui sesuai aturan perundang-undangan.
“Anda tahu enggak itu apa hak angket itu? Pernah jadi anggota dewan? Jadi anggota dewan dulu deh, baru nanti ngomong begitu, karena ada proses dan mekanisme,” jawab Rudy.
Koordinator lapangan pun kembali menegaskan poinnya dengan menanyakan kesediaan Gubernur kaltim.
“Kami ini menanyakan apakah Bapak setuju (dengan hak angket)?” tanya erly.
Rudy menegaskan dirinya tidak menolak hak angket, namun kewenangan tersebut sepenuhnya berada di DPR
“Jangan orang sesak napas jantungnya langsung dibedah. Jangan orang sekolah SD masuk SMA. Ada aturan negara, ada aturan main. Anda tanya di DPR sana. Anda tanya dia. Jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan di sini, Kalau Saya ya setuju silakan melaksanakan hak angket,” ujarnya.
Gaya menjawab yang dianggap massa menunjukkan arogansi sempat menyulut keributan sejenak, sebelum akhirnya Rudy menjawab dan audiensi diselesaikan.
“Kan anda tanya, katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilangnya arogan? Apa lagi yang mau Anda tanyakan? Loh, ada yang salah dengan gaya (bicara.red) saya?” jawab Rudy.
Di tengah suasana yang semakin tegang, pihak pemprov sempat mencoba menyudahi audiensi. Namun, Rudy bersikeras forum tetap dilanjutkan.
“Enggak, enggak, enggak. Kita selesaikan di sini, jadi apa lagi yang mau ditanyakan?” ucap Rudy.
Audiensi pun disudahi, Situasi di dalam ruang audiensi pun diwarnai kekecewaan dari pihak massa. Sejumlah peserta menilai cara komunikasi gubernur tidak mencerminkan sikap menghargai masyarakat yang hadir. (K)