October 1, 2022

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Selama 2020 DPMPTSP Kaltim Terbitkan 382 IUP, 21 IUP di Antaranya Diduga Palsu

Kantor DPMPTSP Kaltim

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Hingga kini masih terdapat keraguan publik tentang palsu atau tidaknya surat pengantar Gubernur Kaltim yang memuat lampiran 22 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebab, belum ada yang mewakili Pemprov Kaltim melaporkan secara resmi dugaan pemalsuan surat gubernur itu ke kepolisian.

Dari catatan dan sumber Kalpostonline, 22 IUP itu mulai diterbitkan sepanjangan 2020 atau sejak Maret sampai dengan Desember 2020. Pada 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim sampai dengan Desember 2020 menerbitkan lebih dari seratusan IUP pertambangan.

“Dari Januari hingga Desember 2020 terbit Izin usaha 1.102, dari jumlah itu sebanyak 382 IUP,” tulis sumber Kalpostonline yang layak dipercaya secara hukum.

Kemudian dari 22 IUP yang diterbitkan dan diduga palsu itu, 1 IUP terbit pada Maret 2020, Juli 1 IUP, Agustus 1 IUP, September 4 IUP, Oktober 5 IUP dan November tedapat 9 IUP. Selanjutnya pada Desember 2020 juga ada 1 IUP diterbitkan. Apabila memperhatikan dokumen yang ditemukan media ini, DPMPTSP Kaltim pada Maret 2020 telah menerbitkan sebanyak 47 IUP, Juli 35 IUP, Agustus 16 IUP, September 34 IUP, Oktober 15 IUP, November 20 IUP, dan Desember 37 IUP. Sehingga totalnya dari Maret sampai Desember 2020 mencapai 382 IUP.

Apakah sebanyak 382 IUP itu termasuk di dalamnya termasuk 21 IUP yang diduga palsu? Sebagaimana diketahui, seluruh dokumen IUP tersebut diakui telah hilang. Hal ini juga tertuang dalam hasil audit BPK yang berdasarkan berita acara wawancara pada 4 Maret 2021. Dalam berita acara itu, DPMPTSP Kaltim mengakui menghadapi kendala utama yaitu hilangnya database sistem OPO di komputer pada 8 Januari 2021. Kehilangan tersebut pun diamini Pemprov Kaltim yang disampaikan dalam rapat paripurna ke-20 di DPRD Kaltim.

“Berkenaan dengan hilangnya data base sistem otomatisasi perizinan online, pemerintah telah melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum,” kata Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang agendanya jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi belum lama ini.

Menariknya, meski datanya telah hilang, DPMPTSP Kaltim masih mengungkapkan ada 1 pemilik IUP yang terdaftar.

“Untuk surat dengan kode biro ekonomi ada 8 Pak, untuk Borneo Omega Jaya kita kroscek. Karena proses seluruhnya sebelum saya menjabat di kadis, tahap-tahap sebelum saya. Dari data yang nomor satu (Borneo Omega Jaya) kita cek nomornya, izinnya dan kita cek data dan konfirmasi ke Dinas ESDM memang ada. Kami juga tidak punya nomor-nomor SK itu. Kami hanya punya surat pengantar,” kata Puguh Harjanto DPMPTSP Kaltim saat RDP dengan Komisi I dan III DPRD Kalti belum lama ini.

Ketua Komisi II Nidya Listiyono dan Ketua Komisi I Baharudin Demmu saat diminta tanggapanya terkait 382 IUP yang diterbitkan DPMPTSP Kaltim tahun 2020 yang disinyalir terdapat 21 IUP palsu yang merupakan bagian dari ratusan lebih IUP tersebut belum memberikan tanggapan sampai berita ini tayang. (AZ)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: