Mobil Dinas Rp8,5 M Lolos Karena DPRD Kaltim Tidak Berfungsi

Herdi: Seharusnya kita punya Check And Balance system

SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Polemik Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Rp8,5 M masih jauh dari kata usai. Semakin banyak pihak yang menyoroti kejanggalan maupun ketidakpatutan keputusan pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk mengadakan pembelian dengan nilai fantastis di tengah efisiensi secara nasional.

Pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdianysah Hamzah juga turut menyoroti polemik ini. Dimana ia menyebut gubernur tidak memiliki empati dikarenakan menghamburkan uang rakyat.

“Saya kira gubernur tidak punya rasa empati sama sekali dengan warganya gitu. Dia ini dipilih bukan untuk menghambur-hamburkan uang yang dibayarkan dari pajak-pajak rakyat begitu.” ujar Herdiansyah Hamzah, dilansir dari CNN Indonesia, Sabtu, (28/2/2026).

Menurutnya, Gubernur Kaltim seharusnya mampu mengadopsi keluhan dan masalah dari masyarakat selama masa pemerintahannya berlangsung.

“Yang harus ditekankan oleh seorang gubernur adalah bagaimana proses kepemerintahannya itu lebih mengadopsi apa yang menjadi problem pokok dari masyarakat di Kalimantan Timur.” Sambungnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti keputusan Gubernur membeli Mobil Rp8,5M yang justru berbanding terbalik dengan Instruksi Presiden mengenai efisiensi.

“Saya kira berbusa-busa mulut gubernur bicara soal efisiensi, berbusa-busa mulut Presiden bicara soal efisiensi, tetapi kemudian justru pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini gubernur itu, menjadi anomali begitu ya. Karena efisiensi justru berbanding terbalik dengan upaya menghambur-hamburkan uang. Karena menurut saya 8,5 miliar uang untuk pengadaan mobil dinas itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal.” Tambahnya.

Pria yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini menambahkan bahwa seharusnya DPRD Kaltim berfungsi melakukan Check and Balance System sehingga terdapat fungsi pengawasan dari lembaga DPRD Kaltim.

“Tetapi problem dasarnya sebenarnya begini. Seharusnya kita punya check and balance system di DPRD misalnya, tetapi sayang sekali DPRD sendiri tidak berfungsi. Bahkan belakangan kita ketahui bukan hanya gubernur yang memberikan porsi pengadaan mobil dinas sebesar 8,5 miliar, tetapi justru ketua DPRD juga diberikan hal yang serupa dengan nilai 6,8 miliar. Artinya posisi check and balance system-nya tidak berjalan di sana.” Imbuhnya.

Ia menyoroti bahwa masalah tersebut terjadi dikarenakan adanya korelasi hubungan keluarga antara Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim yang menyebabkan hilangnya fungsi kontrol.

“Problemnya ada irisan yang mendalam dalam konteks politik dinasti.Satu gubernur Provinsi Kalimantan Timur, satu ketua DPRD Kalimantan Timur yang sama-sama saudara. Nah, inilah problem dasar dari politik dinasti dimana check and balance system itu tidak bekerja sama sekali. Jadi, enggak ada yang bisa mengontrol itu.” Pungkasnya.(K)