Fraksi PPP: Dibalik berhasil menurunkan emisi karbon, Ada Kemunafikan

SAMARINDA,KALPOSTONLINE | Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi karbon sekitar 30 juta ton CO2 equivalent dan yang dilakukan penilaian oleh World Bank adalah sebesar 22 juta ton CO2 equivalent.
Dalam rinciannya, sebesar USD 110 juta atau Rp 1,7 triliun yang akan dibayarkan kepada pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kepada Provinsi Kalimantan Timur. Atas kinerja pengurangan emisi GRK Pemprov Kaltim yang didampingi Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) telah berhasil menunjukkan kinerja dan pembayaran RPP pertama dalam bentuk advance payment dan telah dilakukan oleh World Bank.

Saat ini, BPDLH telah menerima pembayaran pertama USD 20,9 juta atau sekitar Rp 313 miliar dan disalurkan kepada Pemprov Kaltim dan 8 kabupaten/kota sebesar Rp 260 miliar. Dimana Rp110 miliar melalui skema APBD dan Rp150 miliar akan disalurkan kepada 441 desa melalui lembaga yang ditunjuk Pemprov Kaltim.

Fraksi PPP DPRD Kaltim merespon positif hasil yang diraih pemerintah provinsi Kaltim tersebut, namun fraksi PPP berpendapat bahwa dibalik keberhasilan itu ada persoalan yang serius yang belum maksimal atau bahkan mungkin belum dilakukan pemprov, yaitu belum adanya program reboisasi yang menunjukan tingkat keberhasilan.

“Kan kita ini ada kemunafikan, Satu sisi kita mengejar penerimaan pendapatan selisih atau penghargaan terhadap penurunan emisigasi, tapi pada saat yang sama tidak ada program yang kita lakukan signifikan untuk pemulihan hutan dan berbagai kawasan ekologi. Kita
mustinya kalau memang itu menghasilkan harusnya itu yang diorientasikan, kemudian hutan hutan fungsinya dikembalikan . Kan ingat Kalimantan Timur itu dari dulu rakyatnya selalu hidup dalam kawasan hutan, tapi hari ini warga masyarakat kita tercabik akar kehidupanya dari hutan itu sendiri.pengelolaan hutan ke depan itu harus bernilai ekonomi, saya kira banyak sumber ekonomi.Masalahnya kita tidak gali, kan yang terjadi sekarang mana yang cepat menghasilkan duit dan itu persoalanya ,” tegas Rusman Yakub ketua Fraksi PPP DPRD Kaltim pada media ini

Ketika ditanya kesalahan kinerja yang dilakukan pemerintah provinsi, Politisi senior PPP ini menegaskan bahwa tidak ada yang salah. Namun perjuangan harus satu arah untuk melakukanya.

” Nggak ada yang salah tinggal, sekarang pak gubernur menurut saya semestinya harus semua kebijakan yang sama. Tidak boleh gubernurnya ke hulu berjuangnya tapi yang lain ke hilir. Ujungnya tidak ada keserasian dalam perjuangan, apa yang sudah kita dapatkan hari ini sumber penerimaan kita naik 2,3 tahun terakhir ini adalah keberhasilan seorang pemimpin Bapak Gubernur untuk mencari sumber-sumber penerimaan baru. Menurut fraksi PPP, hari ini kinerja ekonomi kita itu bukan karena didasarkan oleh kinerja indikator kita kerja APBD , Tetapi itu masih ditopang oleh kinerja ekonomi nasional, karena kaltim sebagai salah satu provinsi rujukan pertumbuhan ekonomi nasiona,” jelas Rusman

Menurut Rusman, banyak sebetulnya sumber-sumber kebocoran yang harus kita dorong. Contoh selisih harga harga batubara yang nilai kalorinya 7 dengan harga yang misalnya turun menjadi cuma 5,8 tapi yang dikenai pajak cuman 5 yang 0,8 nya ke mana? kan ini harusnya dikejar

“Saya kira Pak gebernur sedang mengejar ini, yang begitu-begitu pusat tak pernah transparan. Maksud saya ini banyak sebetulnya sumber-sumber penerimaan yang bisa kita sasar, tapi menurut pandangan efektif PPP, kita harus berani Menolak adanya izin tambang baru. Kaltim harus berani menyatakan bahwa kami tidak mau lagi ada perpanjangan izin, kami tidak mau lagi ada perluasan kawasan. Kami ingin mengonsentrasi memulihkan fungsi hutan kami untuk Kaltim dan Indonesia . Ini mestinya di deklarasikan bersama dan Partai Persatuan Pembangunan siap terdepan untuk mendeklarasikan bersama-sama Asalkan semuanya kompak,” pungkas Rusman dengan nada tinggi. (AZ).

Admin