MONEV: 9 Desa di Kenohan Belum Salur DD Tahap 2
KENOHAN, KALPOSTONLINE | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap 9 Desa di Kecamatan Kenohan, Kabupatan Kutai Kartanegara yang masih belum salur Dana Desa tahap 2 tahun 2022.
“Kita monev karena laporan dari Kabupaten Kutai Kartanegara progress pencairan DD tahap 2 Kecamatan Kenohan masih ada 9 Desa yang masih 0 progresnya,” ujar Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sri Wartini melalui Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Isnawati saat Monev, di Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (7/7/2022).
Setelah dilakukan monev ternyata diketahui 6 desa diantara sudah mengajukan berkas proses pencairan. Hanya saja dananya belum masuk rekening desa.
Berbeda dengan 3 desa lainnya yang masih proses melengkapi persyaratan pengajuan Dana Desa tahap 2 yaitu penyelesaian laporan Dana Desa tahun 2021.
Pada pertemuan tersebut jajaran DPMPD Kaltim langsung bertemu camat, sekcam, dan kasi PMD. Pihak kecamatan mengaku sudah mendorong pemerintah desa untuk segera melegkapi persyaratan pencairan Dana Desa tahap 2 agar pelaksanaan kegiatan dapat segera diselesaikan.
Menurutnya Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang bertugas di desa wilayah Kecamatan Kenohan juga sudah optimal dalam memfasilitasi. Meskipun jumlah TPP yang ada masih kurang.
“Karenanya mereka berharap ada penambahan agar peran pendampingannya lebih optimal, baik melalui jalur promosi maupun rekrutmen baru untuk mengisi kekorosongan sebanyak 3 orang,”ucapnya menyampaikan saran Camat Kenohan.
Sejalan dengan itu, DPMPD mendorong agar TPP yang bertugas di Kecamatan Kenohan tidak bosan mengingatkan desa yang didampingi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa agar tertib administrasi.
Pada kesempatan itu jajaran DPMPD juga melakukan koordinasi dan monitoring kegiatan fasilitasi pembangunan desa di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kukar.
“Kalau di Kota Bangun program penyaluran Dana Desanya paling bagus. Disana ada 21 desa, tapi semua sudah cair. Kita monev hanya ingin melihat pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa sudah sesuai dengan Permendes No7/2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022,” katanya.(QR/ADV DISKOMINFO KALTIM)