December 8, 2022

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

BPSDM Tingkatkan Kompetensi Camat se Kaltim

Peserta pengembangan kompetensi camat

YOGYAKARTA, KALPOSTONLINE | Sebanyak 42 orang Camat dari 8 Kabupaten/Kota se Kaltim ditingkatkan kompetensinya selama dua hari penuh yang dimulai pada 15 dan 16 Juni 2022.

Mewakili Gubernur Kaltim Plt. Asisten Administrasi Umum, Muhammad Kurniawan membuka secara resmi kegiatan tersebut di Hotel Ibis, Yogyakarta, Rabu (15/6/2022).

Dalam sambutan tertulis Gubernur Kaltim yang dibacakan Kurniawan, ditekankan bahwa pentingnya peran dan tugas Camat yang sangat vital, yaitu sebagai mediator dan negosiator.

Selain itu, dirinya meminta Camat baik di Kabupaten dan Kota harus mampu menyelesaikan masalah di tingkat bawah.

“Tidak hanya itu, saudara- saudara sebagai Camat juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”. tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Camat sebagai pimpinan perangkat daerah, sehingga mampu berperan aktif sebagai pemimpin koordinator kepemerintahan dan mediator masyarakat guna mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, Nina  menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan pengembangan kompetensi camat adalah adalah agar para camat dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih baik lagi. Mampu melaksanakan perannya sebagai pimpinan perangkat daerah lebih profesional.

Disisi lain, menurut narasumber yang juga sebagai Widyaiswara Ahli Utama M. Jauhar Efendi menuturkan ada perbedaan kedudukan camat pada masa Orde Baru atau  masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dengan masa sekarang, yaitu masa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Di masa lalu kedudukan Camat sebagai Kepala Wilayah. Ia seorang administrator pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan,”sebutnya.

Sedangkan, kedudukan camat di masa kini, camat hanya sebagai kepala SKPD. Kewenangannya sangat tergantung dari pendelegasian yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Lanjut Jauhar, pentingnya pemimpin harus memiliki etika dan mempunyai integritas. Karena dengan etika menjadi faktor kunci keberhasilan suatu kepemimpinan. Dalam suatu organisasi kepemimpinan dinilai baik apabila fungsi-fungsi kepemimpinan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip beretika.

Kepemimpinan beretika akan membuat suasana hubungan kerja dalam organisasi lebih nyaman dan terhindar dari konflik vertikal maupun horisontal, ujar Jauhar. (Adv)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: