Medsos vs Media Pers: Ketika Kecepatan Berhadapan dengan Kredibilitas di Kasus Jampidsus

Oleh Faisal, S.H., M.H.

Koresponden Kalpostonline.com

Dua hari Jampidsus Febrie Adriansyah tak muncul di hadapan publik, jagat media sosial bergemuruh. Isu demi isu berhamburan tanpa kendali: dari keterlibatan dalam bisnis kafe di Cipete, kepemilikan aset di Sentul, hingga kabar pengunduran diri. Narasi itu menyebar bak api di padang ilalang, cepat, liar, dan sulit dipadamkan.

Lalu, ketika Febrie akhirnya muncul dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jumat (10/7/2026), kalimat yang berulang kali diucapkannya adalah: “Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di media sosial seperti di Cipete”. Ia meminta publik menunggu hasil penyidikan resmi, bukan terburu-buru menyimpulkan dari informasi yang beredar di medsos.

Pertarungan antara media sosial dan media pers resmi dalam kasus ini menyuguhkan dilema klasik di era digital: kecepatan versus kredibilitas.

Medsos: Cepat, Viral, tapi Tanpa Verifikasi

Media sosial bekerja dengan logika algoritma yang mengutamakan engagement konflik, kemarahan, dan ironi menghasilkan interaksi jauh lebih tinggi dibanding narasi lurus. Dalam kasus Jampidsus, informasi simpang siur membanjiri linimasa. Temuan brankas berisi 74 kilogram emas dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Sentul pun menjadi bahan meme dan candaan kolektif. Warganet bertransformasi menjadi “juri tak resmi” yang mengomentari dan menertawakan aparat penegak hukum.

Namun di balik euforia viralitas, ada harga yang harus dibayar: akurasi sering dikorbankan. Media sosial hari ini berfungsi sebagai ruang katarsis sekaligus deliberasi informal, tetapi ia juga menjadi ladang subur bagi narasi fitnah. Sejak Jampidsus mengungkap kasus-kasus besar seperti korupsi timah, konten-konten fitnah terhadap jajaran Kejagung berseliweran di berbagai platform. Bahkan, Kejagung mengungkap adanya jaringan buzzer yang digerakkan untuk membentuk narasi negatif di muka umum.

Media Pers: Terverifikasi, tapi Terjebak Kecepatan

Di sisi lain, media pers resmi masih memegang keunggulan dalam hal kredibilitas. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap media arus utama masih lebih tinggi dibanding media sosial. Informasi yang disampaikan media konvensional melalui proses verifikasi, termasuk keabsahan dan kualitas narasumber.

Namun media pers juga menghadapi dilema. Tekanan untuk cepat agar tidak kalah dengan medsos kerap membuat verifikasi terabaikan. Ketua Dewan Pers mengingatkan, di tengah derasnya arus konten digital, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan atau algoritma.

Masalah lain adalah independensi. Banyak media arus utama saat ini terjebak dalam echo chamber, di mana mereka hanya menyajikan informasi yang menguatkan sudut pandang tertentu. Akibatnya, objektivitas sebagai fondasi pers tergerus.

Siapa yang Kuat dan Diterima Publik?

Paradoksnya, publik mengakses media sosial secara masif tetapi tidak memercayainya. Akses meningkat eksponensial, tetapi trust terhadap berita di medsos tetap rendah. Sebaliknya, kepercayaan terhadap pers masih tinggi, tapi trennya menurun, terutama di kalangan muda yang lebih mengandalkan TikTok dan WhatsApp sebagai sumber berita.

Dalam situasi krusial seperti kasus Jampidsus, pers tetap menjadi rujukan utama. Namun publik juga tidak lagi sekadar konsumen pasif berita resmi. Mereka membandingkan, mengkritisi, bahkan menertawakan narasi yang disajikan aparat dan media.

Dilema dan Sengkarut

Kasus ini mempertegas pergeseran locus otoritas informasi: dari lembaga resmi ke kerumunan digital yang lebih cepat dan sering kali lebih sarkastik. Namun pergeseran itu tidak serta-merta menjadikan medsos pemenang. Ia justru menciptakan ruang baru yang chaos, di mana fakta dan hoaks bercampur, di mana kecepatan mengalahkan verifikasi, dan di mana publik dibuat bingung harus percaya pada siapa.

Jampidsus Febrie memilih sikap hati-hati: menghormati proses hukum dan menunggu hasil penyidikan. Itu adalah sikap institusional yang benar, tetapi di era medsos, sikap “menunggu” sering dibaca sebagai kelemahan atau bahkan keterlibatan.

Pertarungan medsos vs media pers bukanlah pertarungan antar medium, melainkan pertaruhan antara kecepatan dan kebenaran. Publik mungkin akan terus menikmati “hiburan” dari drama viral di medsos, tetapi ketika menyangkut keadilan dan nama baik seseorang, yang dibutuhkan bukanlah tontonan, melainkan fakta yang terverifikasi.

Pertanyaannya: