February 25, 2024

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Pencabutan Patok Diduga Dilakukan BPKH Atau KPB

Baharuddin: Biarkan Bareskrim Bekerja

Baharuddin Demu ketua komisi I didampingi TA Surahman Malik

SAMARINDA,KALPOSTONLINE | Kasus Pencabutan Patok di Kawasan Tahura Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat perhatian serius komisi bidang hukum dan pemerintahan, yaitu komisi I DPRD Kaltim.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demu menjelaskan bahwa, asal muasal kronologi hingga terlaksananya pemasangan patok di sejumlah titik di Tahura Kutai Kartanegara. Menurut Dia, Beberapa kali komisi I meng RDP kan karena ada surat Muhtar Cs dari KUD kelompok Tani Maju.

“Dari beberapa kali RDP itu problem terbesarnya kami lihat, karena yang di Perjanjian Kerjasama (PKS) kan antara pemilik tanah dengan PT.KPB itu , kan wilayah Tahura nih . Tapi fakta dilapangan ada lahan yang diklaim dimiliki kelompok Muhtar cs ini termanfaatkan juga untuk jalan houling,” jelas Baharuddin Demu pada media ini diruang Fraksi PAN DPRD Kaltim Rabu (13/9/23)

Lanjutnya, karena beberapa kali pertemuan d RDP tidak ada titik temu , maka usulan kita bersama waktu itu, bagaimana kalau patok itu dinaikan saja. Jadi tapal batas Patok itu tidak lagi tenggelam, tapi naik.

“Kami berharap sebenarnya, ketika patok itu dimunculkan, kan tidak mungkin patok ditabrak, patok yang dimunculkan itu otomatis batas tahura, kalau tanah orang dipakai maka undang – undang bilang, bahwa kalau lahan rakyat mau dipakai pertambangan, dia kan harus melepaskan hak haknya dulu,” kata Baharuddin

Komisi I berkirim surat kepada pimpinan DPRD dan alhamdulilah pimpinan DPRD merespon surat komisi I. Pimpinan Dewan bersurat ditujukan kepada BPKH, Kepala Dinas Kehutanan dan Tahura. Surat DPRD Kaltim itu ditandatangani ketua Dewan. Kemudian BPKH, Kepala Dinas Kehutanan dan Tahura mengadakan rapat dan komisi I diundang, ada Zomnya dan tatap muka .

Foto Dugaan pencabutan patok

Sebelum melakukan peninggian patok, mereka berkirim surat ke Dirjen Pemantapan Kawasan Hutan dan direstui, tetapi sesuai dengan aturan , kemudian patok dimunculkan . Pada saat dimunculkan itu, komisi I menganggap sudah selesai, tidak ada masalah lagi, tapi setelah dipasang 2 hari dicabut.

Komisi I tidak mengetahui yang mengadu, tiba tiba ada surat dari Bareskrim . Kami dapat informasi dari teman – teman BPKH, pencabutan itu sebenarnya adanya keberatan dari PT. KPB dan ada suratnya . Isinya menyangkut keselamatan transportasi, jangan sampai terjadi insiden yang menimbulkan kecelakaan masyarakat, termasuk dijalan houling yang dilewati batubara.

” Itu direspon dan rapat lagi.Nah dari rapat itu oleh BPKH dicabut kembali sementera versinya dan tiang tiangnya itu ada di Tahura 65 patok . Pemasangan patok ini kan ada, Rekonstruksi ulang, ini kan ada surat dan tim. Saya sekarang bertanya , ada timnya juga ngak untuk pencabutan. Harusnya juga kan institusi ini . DPRD yang minta memasang, seharusnya jika terjadi apa apa tembuskan juga ke DPRD, tapi kan tidak ada,” tegas mantan aktivis Jatam

Politisi Senior Partai Amanat Nasional ini dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin intervensi apa yang berjalan sekarang di Polda atau Bareskrim . Dia berharap persoalan ini selesai dengan baik, Rakyatnya bisa menerima dan KPB juga bisa menerima . Persoalan patok tercabut ini kalau dasarnya ada surat, harusnya ada tembusan. Pada saat KPB bersurat ke BPKH harusnya BPKH merespon memanggil komisi I dan bersama sama mencarikan solusi.

“Kami dapat informasi, mencabut itu dimulai ada rapat, karena ada keberatan, tapi siapa yang mengangkat dilapangan. Pasti tidak jauh jauh, kami duga BPKH atau KPB, kan 2 itu yang berkepentingan, Kami kaget juga tiba tiba berproses di Bareskrim. Biarkan Bareskrim bekerja untuk melihat adakah pelanggaran apa terhadap pencabutan patok diwilayah Tahura ini,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Kaltim dan Kepala BPKH Kaltim Wilayah IV dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPKH Wilayah IV No.SK.76/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.2/8/2023 Tentang Pembetukan Tim Pelaksana Rekonstruksi Sebagian Batas Tahura Bukit Soeharto Sepanjang 6.572,24 Meter di Kabupaten Kutai Kertanegara provinsi Kalimantan Timur.

BPKH kemudian mengeluarkan Surat Tugas No. ST.259/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.2/8/2023, yang pada pokoknya memutuskan dan memberi tugas untuk melaksanakan rekonstruksi Sebagian batas Tahura dengan melakukan pemasangan pal batas mulai 15 sampai dengan 19 Agustus 2023.

Berapa anggaran yang digunakan untuk pemasangan peninggian patok, lalu berapa alokasi pula dana yang dikucurkan untuk pencabutan patok? (AZ)

Admin

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: