Harga Mobil Dinas Ketua DPRD Kaltim Rp3,099 Miliar Kalahkan Mobil Presiden
Toyota Land Cruiser 250 Prado 2.7 VX
SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Orang nomor satu di pemerintahan republik ini Presiden Prabowo Subianto memilih mobil Dinas produksi dalam negeri dengan harga hanya berkisar Rp1 miliaran karena anti peluru. Rupanya langkah presiden dan instruksi untuk efisiensi tidak dipatuhi, indikasi ini terlihat pihak sekretariat DPRD Kaltim membeli mobil dinas ketua DPRD Kaltim yang kini dijabat Hasanuddin Mas’ud dengan harga Rp3,099 miliar. Harga ini tentu saja lebih mahal dari harga mobil presiden.
Pihak sekretariat DPRD Kaltim mengalokasikan pagu anggaran pembelian mobil tersebut pada APBD Perubahan tahun 2025 dengan Total Pagu Rp3.620.000.000. Dalam sirup.inaproc.id terungkap paket Pengadaan Belanja Modal Alat Angkutan Kendaraan Dinas Bermotor Darat Satuan Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025,Volume Pekerjaan 1 Paket dengan Spesifikasi Pekerjaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan 4WD.
Mobil tersebut sudah dibeli pada Oktober 2025 yaitu Toyota Land Cruiser 250 Prado 2.7 VX. Harga Rp3,099 miliar termasuk PPN 12 %. mobil produksi Japan. Pihak penyedia mobil Toyota Land Cruiser 250 Prado 2.7 VX. Harga Rp3,099 miliar adalah CV.Kana Surya Lestari. Jadwal Pelaksanaan Kontrak Akhir dan pemanfaatan barang atau jasa Desember 2025
Baca juga: Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim “Kompak” Pengadaan Mobil Dinas “Berkelas”
Kepala Biro Umum Sekretariat DPRD Kaltim Hardiyanto ketika dikonfirmasi media ini soal pengadaan mobil Dinas Ketua DPRD Kaltim tahun anggaran 2025 belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.
Pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdianysah Hamzah pernah mengkritisi pengadaan mobil dinas gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dengan harga Rp8,49 miliar. Tidak hanya itu, dosen Unmul ini juga mengkritisi fungsi Check and Balance System, fungsi pengawasan dari lembaga DPRD Kaltim.
“Tetapi problem dasarnya sebenarnya begini. Seharusnya kita punya check and balance system di DPRD misalnya, tetapi sayang sekali DPRD sendiri tidak berfungsi. Bahkan belakangan kita ketahui bukan hanya gubernur yang memberikan porsi pengadaan mobil dinas sebesar 8,5 miliar, tetapi justru ketua DPRD juga diberikan hal yang serupa. Artinya posisi check and balance system-nya tidak berjalan di sana.” Jelasnya sebagaimana dikutip CNN Indonesia.
Ia menyoroti bahwa masalah tersebut terjadi dikarenakan adanya korelasi hubungan keluarga antara Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim yang menyebabkan hilangnya fungsi kontrol.
“Problemnya ada irisan yang mendalam dalam konteks politik dinasti.Satu gubernur Provinsi Kalimantan Timur, satu ketua DPRD Kalimantan Timur yang sama-sama saudara. Nah, inilah problem dasar dari politik dinasti dimana check and balance system itu tidak bekerja sama sekali. Jadi, enggak ada yang bisa mengontrol itu.” katanya (AZ)