Panaskan Suhu Politik, Gubernur Diminta Tegur Oknum Tim Ahli
Muhajir: Fungsi Tim ahli diatur, Kan aneh kalau ada tim ahli koar koar terus
SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Tensi suhu politik di Kalimantan Timur cukup memanas karena ada gerakan dari kelompok masyarakat yang mengkritisi sipak terjang kebijakan dan kinerja gubernur Kaltim yang dikaitkan dengan dinasti. Dalam kondisi itu ada oknum tim Ahli gubernur Kaltim yang justru “memperkeruh” keadaan dengan statemen meminta pihak luar untuk tidak nyinyir dengan Kaltim, kemudian mengkritik kalangan mahasiswa, oknum tim ahli ini juga meminta walikota Samarinda untuk menertibkan Posko Perjuangan yang berada di dekat Mall Lembuswana.
Salah satu Praktisi hukum Samarinda meminta gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk memberikan teguran ke oknum ahli tersebut.
” Dalam Pergub Kaltim Nomor 58 tahun 2025 tentang Tim Ahli gubernur sudah jelas tupoksinya. Misalnya disebutkan bahwa fungsi tim ahli adalah untuk memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai bidang tugas dan keahlian kepada Gubernur.Kita berharap pak gubernur memberikan teguran. Fungsi Tim ahli diatur, Kan aneh kalau ada tim ahli koar koar terus,’ ujar Muhajir SH.MH. praktisi hukum Samarinda kemarin.
Muhajir juga menjelaskan tugas Tim Ahli sebagaimana tercantum dalam Pergub itu adalah, membantu Gubernur melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan, memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur, menerima dan mengelola informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur.Kemudian melaksanakan pendampingan untuk program prioritas dan unggulan Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, membantu Perangkat Daerah dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas dan unggulan Gubernur, melaksanakan tugas yang diberikan Gubernur dan Wakil Gubernur secara tertulis dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
” Itu adalah tugas tim ahli gubernur, seharusnya tugas dan fungsi itu dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dilaporkan pada ketua tim ahli yang kemudian diteruskan ke gubernur. Namun ironisnya oknum tim ahli ini justru ngonten dengan membuat narasi yang memanaskan suhu politik.Contoh saja, oknum ini minta Walikota Andi Harun menertibkan Posko Perjuangan rakyat dengan bahasa seperti memerintah walikota, kemudian mengkritik orang diluar Kaltim yang menyorot pemprov, wong presiden saja mengkritik pembelian mobil Rp8,49 miliar. Berikan saja masukan kepada gubernur agar semua corong pemprov memberikan penjelasan kepada rakyat, terkait hasil dan kendala dalam membangun Kaltim,” pungkas Muhajir yang sempat menyorot tajam terkait kasus stempel komisi I DPRD Kaltim .(AZ)