February 11, 2025

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Alokasi Anggaran Rp48,8 Triliun untuk IKN Digugat, Dampak Ekonominya Kelas Recehan

Ibu Kota Nusantara (IKN) menarik perhatian wisatawan berkunjung ke Kaltim. Delegasi Baznas dari berbagai daerah berkunjung ke IKN pada 25 September 2024. (Foto: ANTARA/Ahmad Rifandi).

JAKARTA, KALPOSTONLINE — Keputusan Presiden Prabowo mengalokasikan anggaran Rp48,8 triliun untuk pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), dinilai kurang pas.

Selama ini, puluhan triliun duit APBN digelontorkan untuk proyek warisan Jokowi, namun tak memberi efek ekonomi apapun.

Ekonom UPN Veteran-Jakarta, Achmad Hidayat nur, mengatakan, keputusan pemerintah menggelontorkan anggaran Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN periode 2025-2029, menyisakan pertanyaan besar.

“Terkait efektivitas dan urgensi proyek tersebut. Sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menghabiskan Rp75,8 triliun dari APBN untuk tahap pertama pembangunan. Kini, sampai 2029 akan ditambah Rp48,8 triliun. Apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan dana besar yang dikeluarkan negara? Saya kira ini perlu dijawab,” kata Achmad Nur, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Sejak awal, kata Achmad Nur, megaproyek IKN yang nilai investasinya mencapai Rp466 triliun, menuai pro dan kontra. Pendukung proyek ini berargumen, pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Jakarta, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur.  “Namun, berbagai studi menunjukkan, dampak ekonomi dari proyek IKN tidak sebesar yang diharapkan,” kata Achmad Nur.

Menurut laporan analisis keuangan termasuk Kemenkeu, lanjutnya, investasi awal di IKN sebesar Rp75,8 triliun,  belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional. “Di mana, pertumbuhan ekonomi Kaltim hanya meningkat 0,2-0,3 persen setelah proyek ini dimulai. Meleset jauh dari harapan awal yang memproyeksikan pertumbuhan 1,5-2 persen,” imbuhnya.

Sedangkan kontribusi megaproyek IKN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menurut Achmad Nur, masih recehan. Angkanya hanya 0,01 persen. Dari segi penciptaan lapangan kerja, IKN jauh dari ekspektasi.

“Selama 2022-2024, Kementerian PUPR menyebut, proyek IKN serap 20.000 pekerja. Sangat kecil untuk proyek sekelas IKN. Bisa jadi karena dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin ketimbang manusia,” ungkapnya.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah pembangunan di periode 2025-2029.

”Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025 – 2029 dibutuhkan APBN sebesar Rp48,8 triliun. Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” kata Basuki dikutip Jumat (31/1/2025).

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai.

“Jadi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada Otorita IKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” ucap mantan Menteri PUPR itu. (Inilah.com)

Admin

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: