Temui Massa Aksi Perumahan Loa Bakung, Gubernur Kaltim Janji Kaji dan Konsultasi ke Mendagri
SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM. | Ratusan warga perumahan Korpri Loa Bakung yang tergabung dalam Persatuan Warga Loa Bakung Perjuangan (PWLBP) menyampaikan aspirasinya ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di depan Kantor Gubernur Jln.Gajah Mada Samarinda pada Senin (18/5/2026) meminta pemenuhan hak untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah perumahan yang masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Warga merasa sudah menetap cukup lama di kawasan tersebut dan meminta adanya kepastian. Aksi dimulai Pada Pukul 08:00 WITA dimana orasi-orasi selanjutnya dilanjutkan dengan pertemuan, sebeluum akhirnya Gubernur Kaltim menemui massa.
“Tadi seluruh perwakilan dari perumahan Loa Bakung sudah berdiskusi, diwakili 15 orang. Tadi diketuai Bu Neneng Herawati. Mohon doanya ibu bapak sekalian, bahwa pertama pemerintah provinsi Kalimantan timur bersama nanti dengan Biro Hukum akan melaksanakan, mengkaji, sesegera mungkin agar kita bisa melaksanakan konsultasi dengan Kemendagri agar perumahan ini bisa mendapatkan haknya dari HGB menjadi SHM. Sekali lagi, mohon doanya, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita segera dapat solusinya. ” Ucap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat menemui massa aksi. Senin, (18/5/2026)
Ia memohon doa dan kesabaran warga, serta meminta waktu untuk mencari solusinya dengan koordinasi bersama beberapa Instansi.
“Beri kami waktu untuk bekerja. Soal batas waktunya, kami minta waktu. Mohon sabar. Kami koordinasikan dulu dengan Biro Hukum, lalu kami akan berkoordinasi dengan Kejati. Setelah itu, kami bawa ke Kemendagri. Ini disebut sudah 35 Tahun dan Kami juga mau sesegera mungkin, secepat mungkin kami menyelesaikan, mungkin prosesnya sedikit agak panjang karena perlu melalui koordinasi beberapa instansi. Sabar bu, ini 35 Tahun, dan saya baru hadir disini.” Tandasnya.
Baca juga: Warga Perum Korpri Loa Bakung Samarinda Bakal Geruduk Kantor Gubernur, Berjuang Dapat SHM
Di momen lain, Ketua Persatuan Warga Loa Bakung Perjuangan (PWLBP) menyatakan bahwa tuntutan pihaknya murni hanya ingin perubahan status HGB menjadi SHM setelah menetap lebih dari 35 tahun.
“Tuntutannya sederhana, karena sudah 35 tahun kita ini masih terambang-ambang karena masalah kepemilikan. Kita berharap dari HGB menjadi SHM. Kita mengetuk hati Pak Gubernur. Tidak perlu ribet karena tujuan kita mulia kok. Sesuai dengan kostum kita yang putih ini, kita sudah menyampaikan bahwa niat kita ini tulus HGB ke SHM. Karena sudah 35 tahun pak, kalau diperpanjang lagi ini berapa biayanya, ini banyak yang sudah pensiun dan sudah tua” Ucap Neneng Herawati, Ketua PWLBP kepada wartawan di Halaman Kantor Gubernur Kaltim. Senin, (18/5/2026)
Ia juga menerangkan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi kalimantan timur hingga tercapainya SHM
“Jadi Pak Gubernur nanti mencarikan solusinya bersama tim-tim perangkatnya, termasuk kami juga dilibatkan. Kami akan mengawal terus perjalanan ke SHM. Nanti Saya sebagai ketua PWLBP akan terus berkoordinasi langsung dengan beliau, sudah saya sampaikan di dalam kami tidak ingin terlalu lama. Kita sudah pakai Tim, kalau namanya Tim, jadi pasti kerjanya bisa lebih cepat.”Sambungnya..
Lebih lanjut, ia juga menyayangkan pemerintahan sebelumnya yang terkesan tidak memberikan kejelasan atas aksi-aksi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
“Kami Siap, supaya bukan cuma angan angan belaka, karena itu yang kami inginkan. selama ini pemerintahan yang terdahulu hanya memberikan angan angan belaka sehingga kami terlena. Tapi kali ini saya berharap pak gubernur bisa menyelesaikan di masa jabatannya.” Tutupnya. (K)