Pecah Kongsi, 6 Fraksi Usul Hak Angket ke Gubernur Rudy Mas’ud
Fraksi Golkar ingatkan “kebersamaan”
SAMARINDA, KALPOSTONLINE.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Senin (4/5/2026) melaksanakan Konsultasi membahas tuntutan Aliansi Perjuangan Rakyat dan Mahasiswa yang mendesak dilaksanakannya hak angket. Rapat dihadiri lintas fraksi dan lintas alat kelengkapan Dewan. Rapat dipimpin ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan berlangsung cukup alot, karena Fraksi Partai Golkar melalui kadernya berulang kali meminta dilakukan hak interpelasi lebih dulu sebelum menggunakan hak angkat dengan beragam alasan dan argumentasi. Namun 6 fraksi seperti Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Fraksi PAN – Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat – PPP dan fraksi PKB sepakat mengusulkan dilaksanakan hak angket terhadap gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Sebelumnya Sarkowi V. Zahry Sekretaris Fraksi Golkar mengingatkan “kebersamaan” bahwa Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan wagub Seno Aji di usung dan didukung sejumlah partai politik.
Baca juga: Hak Angket Cuma “Sweet Promise”, Senin Aliansi Demo DPRD Kaltim
“Kalau memang akan digulirkan ya saya lihat sudah beredar tanda tangan-tanda tangan, sudah ada jumlah tertentu dari berbagai fraksi tapi saya hanya mengingatkan angket ini tujuannya, sasarannya tidak hanya gubernur, karena gubernur dengan wakil gubernur itu satu pasangan. Jadi saya ingatkan, ini berarti kalau angket itu memang ada, maka angket itu juga untuk gubernur dan wakil gubernur. Dan kita semua tahu siapa pengusung dan pendukung partai politik yang mengusung dan mendukung pasangan Rudi Mas’ud dan Seno Aji,” ujar Sarkowi.
Mantan wartawan ini juga meminta Fraksi Partai Gerindra untuk memberikan penjelasan lebih jauh terkait dengan penggunakan hak.
Baca juga: 3 Tuntutan Pendemo, Janji Ketua DPRD Kaltim Ditindaklanjuti
” Saya ingin dalam forum ini fraksi Gerindra itu lebih banyak menguraikan secara jelas pertanyaan saya ini, supaya ke depannya nanti di forum ini benar-benar semuanya clean dan clear dan tuntas. Jangan sampai kita memutuskan segala sesuatu emosional tanpa objektivitas tanpa tahu positioning kita dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara kita,” pinta Sarkowi.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi merespon pernyataan fraksi Partai Golkar, Partai besutan Presiden Prabowo Subianto ini keberatan, jika hak angket ditujukan pula pada wakil gubernur Seno Aji.
” Saya sampaikan terkait tadi, ada pernyataan dari Pak Sarkowi terkait dengan adanya membawa Partai Gerindra. Saya hanya menerangkan di sini terkait usulan hak angket ini, permintaan masyarakat hanya untuk gubernur, bukan untuk wakil gubernur. Jadi jangan ditarik-tarik tuduhan yang memang usulan hak angket ini di dasari oleh fraksi Gerindra. Ini tuduhan tidak berdasar,” tegas Reza.
Baca juga: Kebebasan Pers di Kaltim Terancam, 4 Jurnalis Jadi Korban Represi Saat Aksi 214
Surat usulan hak angket oleh 6 Fraksi diserahkan Nurhadi anggota fraksi Demokrat-PPP kepada ketua DPRD Kaltim.
“Jadi sesuai dengan rapat kita konsultasi hari ini, hak angket sudah kita terima yang diusulkan oleh 6 fraksi dan ini akan kita masukkan ke dalam paripurna, mana dijadwalkan dalam Bamus dulu tentunya, karena kita harus merubah Bamus membentuk paripurna. Siapkan teman-teman yang sudah mengusulkan itu dasar-dasarnya ya kan supaya bisa terpenuhi. Jangan sampai kita melakukan hak angket ini, perlu perlu waktu, perlu biaya dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan secara prosedural dan hasilnya nanti bisa kita pertanggungjawabkan,” ujar Hasanuddin Mas’ud ketua DPRD Kaltim. (AZ)