KPK Temukan Aktifitas Penambangan Ilegal Berpotensi Korupsi di Samarinda
JAKARTA, KALPOSTONLINE | Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) masih menemukan banyak penambangan dan aktivitas ilegal di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang berpotensi korupsi dan merugikan keuangan negara.
Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati di acara Media Briefing Pelaksanaan Aksi Stranas PK terkait Perbaikan Tata Kelola Ekspor Impor menjelang acara webinar Stranas PK bertajuk “Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi PNBP” yang akan diselenggarakan Rabu (3/8/2022).
Niken mengatakan, KPK merupakan Sekretariat Stranas PK. Stranas PK sendiri terdiri dari KPK, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenpan RB, dan Bappenas.
Niken selanjutnya menyoroti soal PNBP. Stranas PK sudah melakukan pengecekan langsung di Samarinda, Kaltim. Pelabuhan di Samarinda kata Niken, merupakan pelabuhan dengan PNBP tertinggi se-Indonesia, yakni sekitar Rp 2 triliun lebih di atas Pelabuhan Tanjung Priok.
Meskipun ada Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara) kata Niken, masih ada celah di sana. Di mana, salah satunya adalah penambangan ilegal.
“Misalkan penambangan masih ilegal. IUP-nya (Izin Usaha Pertambangan) bisa tempelan dengan yang ilegal, masih dicampur. Kemudian masih banyak TUKS (Terminal Untuk Kebutuhan Sendiri) yang dibangun izinnya misalkan buat kayu, tapi muatnya batubara, nah kayunya malah gak ada,” ujar Niken kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa sore (2/8).
“Nah ketika dia memuat bukan sesuai kebutuhannya, sistem gak bisa dipakai di situ, jadi loss lagi. Jadi ini sebenarnya isunya lebih ke arah penegakan hukum,” sambung Niken.
Selain itu kata Niken, hal lain yang masih banyak persoalan adalah, masih ada data pengangkutan kapal yang tidak sesuai dengan di lapangan.
“Nah ini beberapa titik-titik yang kita harapkan bisa segera kita tutup. Makanya kami juga berusaha menyampaikan kondisi ini ke masyarakat semua, siapa saja, karena ini terkait dengan duit negara juga, dan potensi-potensi korupsi yang ada,” pungkasnya. (*)
Sumber: RMOL.id