Fri. Feb 26th, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Tanya Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Dampak Covid-19, DPRD Barito Timur ke Kukar

Banner DPRD Kutai Kartanegara

TENGGARONG, KALPOSTONLINE |  DPRD Kutai Kartanegara menerima kunjungan kerja dari rombongan anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Senin (6/7/ 2020). Rombongan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Nursulisto didampingi Wakil ketua I, Depe dan sejumlah anggota ewan lainnya.

Rombongan diterima Wakil Ketua III DPRD Kutai Kartanegara Siswo Cahyono ditemani Ketua Komisi III M Andi Faisal. Dalam kesempatan itu, Siswo Cahyono mengatakan sangat mengapreseasi atas kedatangan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, terutama  terkait dengar pendapat tentang penanganan Covid-19 dan sekaligus sharing terkait tugas dan fungsi kedewanan.

“Dampak corona ini betul-betul telah melumpuhkan ekonomi tidak hanya Indonesia tetapi wabah virus corona sebagai pandemik global yang melanda seluruh dunia, jika tidak tertangani dengan baik ini sangat membahyakan,” ujarnya Siswo.

Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara Siswo Cahyono menerima kunjungan kerja dari rombongan anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Senin (6/7/ 2020).

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kukar juga mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis di antaranya Bappeda, BPKAD, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19.

Lebih lanjut, Siswo mengatakan, DPRD Kabupaten Barito Timur menilai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah yang paling tenang dalam menanggulangi pendemi global. Menurut mereka banyak pemerintah daerah yang kesulitan dalam mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan Covid-19.

Siswo menjelaskan, Pemkab Kutai Kartanegara menggelontorkan dana penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) mencapai Rp129,9 miliar. Hampir setengah dari anggaran penanganan Covid-19 di Kalimantan Timur yang sebesar Rp388,8 miliar.

“Angka yang cukup besar jika di banding penganggaran kabupaten dan kota lainnya di Kaltim. Angka tersebut terbagi untuk tiga sektor. Sektor kesehatan sebesar Rp93,3 miliar, sektor penanganan dampak ekonomi dianggarkan senilai Rp22,7 miliar, dan sektor jaring pengaman sosial sebesar Rp13,9 miliar,” tuturnya.

Anggaran tersebut, dilanjutkan Siswo berasal dari dana SiLPA Idle –sisa anggaran tahun 2019

“Dalam hal ini semua pimpinan dan anggota DPRD kukar dilibatkan secara langsung baik penganggaran maupun dalam mengawal, Pemerintah Daerah dalam rangka menyalurkan bantuan sosial selama berlangsungnya masa tanggap darurat pandemi virus corona (Covid-19) di beberapa kecamatan, ini tidak lain untuk memastikan pendistribusian bantuan kepada masyarakat tetap dapat tersalurkan secara optimal,” ucap Siswo. (adv)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: