Soal Lahan Masyarakat, DPRD Samarinda Disurati Kelompok Aktivis
SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Tumpang-tindih kepemilikan lahan, umum terjadi Samarinda. Salah satu penyebab, mudahnya masyarakat membuat segel tanah sebagai bukti awal kepemilikan lahan dan pengantar untuk pengurusan sertifikat. Menekan hal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Perwali No 61 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Namun soal aturan itu ternyata masih banyak dikeluhkan masyarakat, bahkan pernah LPM se Samarinda sebelumnya menemui wakil rakyat di Komisi I DPRD Kota Samarinda. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se kota Samarinda kompak mengritisi peraturan ini.
Tidak hanya kalangan LPM yang mengritisi, namun aktivis masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Akar Rumput (JANGKAR) Kalimantan Timur pun meminta DPRD Kota Samarinda untuk memperhatikan keluhan masyarakat terkait dengan Izin Membuka Tanah Negara .
“Jangkar secara resmi telah mengirim surat ke DPRD Kota Samarinda minta Komisi I untuk berdialog dengan Jangkar terkait dengan keluhan masyarakat soal IMTN, sebagai wakil rakyat dewan harusnya peka dengan kondisi itu. Jangkar tentu menunggu respon wakil rakyar terkait dengan surat Jangkar untuk melakukan komunikasi aspiratif warga masyarakat,” ujar Rony ketua Jangkar Kaltim baru baru ini.
Rony juga mengungkapkan masih banyak warga masyarakat di lapangan tidak mengetahui soal IMTN tersebut yang pada akhirnya membuat masyarakat semakin “nyaman” jika mengurus soal IMTN.
“Kami coba cek di kelurahan dan kecamatan belum ada di publikasikan secara terbuka soal IMTN, ini kan sangat merugikan masyarakat. Yang lebih penting adalah menyelamatkan hak- hak masyarakat yang sudah mengelola IMTN. Jangan sampai aturan yang dibuat pemerintah justru mengorbankan hak masyarakat,” jelasnya lagi.
Ketika disinggung kemungkinan surat Jangkar tak direspon DPRD Kota Samarinda, aktivis yang sudah melaporkan beberapa kasus korupsi ini nampak masih optimistis wakil rakyat akan menanggapinya.
“Jangkar berpikir positif saja dulu, kalau nanti memang tak ditanggapi, maka Jangkar akan melakukan unjuk rasa di dewan,” tegasnya mengakhiri. (AZ)