January 28, 2023

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

21 IUP Palsu, PKN Minta Pansus Dalami Dugaan Adanya Legalisir IUP

Achmad Basori

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Peduli Kekayaan Negara (PKN) Kalimantan Timur meminta Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim untuk mendalami adanya dugaan legalisir di antara 21 IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang diduga palsu. Meskipun kasus 21 IUP yang diduga palsu sudah dalam proses hukum di Polda Kaltim atas laporan Inspektorat Provinsi, namun pansus diminta mendalami terkait dugaan asli atau tidaknya tanda tangan gubernur di IUP tersebut.

“PKN Kaltim berharap pansus jangan jalan ditempat, karena kasus 21 IUP sudah diusut Polda. Pansus mendalami saja, asli atau tidaknya tanda gubernur di surat pengantar dan di IUP, apalagi pansus sudah menerima data dan informasi terkait hal itu,” tutur Ahmad Basori Ketua PKN Kaltim melaui ponselnya, Senin (23/1/2023).

Hingga hari ini pansus terus bekerja menindaklanjuti informasi dan data yang disampaikan masyarakat dan itu respons positif atas kerja pansus. PKN mengingatkan bahwa pansus Investigasi Pertambangan dibentuk berawal terbongkarnya kasus 22 perusahaan yang secara gelondongan di kirim ke Kementerian ESDM untuk bisa masuk dalam data base. Reaksi publik pun makin kencang.

“Publik menunggu, apa yang ditemukan pansus di balik terbitnya 21 IUP palsu. Mengapa bisa terbit, siapa yang menerbitkan. Palsu atau aslikah tanda tangan gubernur. Kalau palsu apa fakta? kalau asli apa buktinya? Lalu bagaimana dengan info dari 21 IUP palsu itu yang diduga legalisir dan menyebut sesuai aslinya. PKN dukung kinerja pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim untuk membongkar semua ini,” pungkasnya.

Pimpinan pansus dan anggota masih mendalami beberapa dokumen dan informasi yang didapat pansus, termasuk adanya salah satu IUP yang dilegalisir sehingga diduga tanda tangan gubernur itu asli.

“Pansus masih bekerja dan mendalami beberapa data dan informasi terkait tanda tangan Pak Gubernur di surat pengantar maupun IUP di 21 perusahaan, kan katanya palsu. Kami ragu kalau semuanya palsu karena ada sejumlah kejanggalan dari penjelasan pihak pemprov maupun dokumen yang pansus dapatkan,” jelas Muhammad Udin Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim melalui ponselnya, Selasa (10/1/2023).

Politisi Golkar ini menguraikan, bahwa dalam RDP pihak pemprov menyatakan tidak memiliki dokumen asli terkait dengan surat pengantar gubernur dan 21 IUP yang di duga palsu, namun faktanya pihak kementerian ESDM menerima surat permohonan untuk proses permohonan data MODI, MOMS, dan ePNBP dari surat pemprov. Kementerian ESDM RI, pada 4 Juli 2022, dengan terbit surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara yang ditujukan kepada Kepala DPMTSP dan Kepala DESDM Provinsi Kaltim, Nomor: B- 649/MB.05/DBB.PU/2022. Dalam surat itu pihak Kementerian ESDM mempertanyakan 2 surat pengantar gubernur Kaltim tentang usulan pengantar dan Permohonan Tindak Lanjut Pengaktifan Data MODI, MOMS, dan ePNBP.

“Pansus sudah menerima informasi bahwa ada IUP dari yang 21 diduga palsu itu dinyatakan asli oleh oknum diduga di lingkungan DPMPTSP. Info ini pansus dalami dan saatnya kami panggil instansi terkait untuk meminta klarifikasi,” pungkasnya.

Dari dokumen yang diterima media ini ada satu perusahaan batubara yang masuk dalam surat pengantar gubernur dan IUP 21 yang di duga palsu, perusahaan batubara tersebut masuk dalam gerbong pertama dalam surat pengantar gubernur Isran Noor Nomor: 5503/4938/B.Ek, ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq Direktur Mineral dan Batubara Kementrian ESDM RI pada tanggal 14 September 2021. Perusahaan itu berinisial PT.BIRS. Ada pernyataan bahwa IUP Perpanjangan PT.BIRS adalah sesuai dengan aslinya.

“Nomor:503/26/Leges/DPMPTSP/IX/2021. Salinan /foto copy sesuai aslinya. Samarinda,21/09/2021. An.Kepala DPMPTSP Prov.Kaltim Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan ,” isi kutipan dalam dokumen itu, ditulis pula nama pejabat lengkap berinisial DW.

Di sebelah kanan dari pengesahan itu ada tanda tangan gubernur Kaltim Isran Noor dan ada pula stempel bertuliskan gubernur Kalimantan Timur, Samarinda 5 Nopember 2020.Media ini belum berhasil mengkonfirmasi DW hingga berita ini di tayangkan. (AZ)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: