Soal Ini, Masyarakat Kutim Minta Perhatian Pemprov Kaltim
Sutomo : kan pernah kejadian beberapa kali…
SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Masyarakat Kutai Timur meminta pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk memperhatikan kondisi insfrastruktur milik pemprov Kaltim yang berada di wilayah Kutim, terutama daerah yang “nyaris” belum tersentuh pembangunan. Keluhan masyarakat ini disampaikan anggota komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir pada media ini.
“Yang paling nyata itu sebenarnya kan persoalan infrastruktur, karena kendala kita selama ini kan masalah infrastruktur, apalagi di daerah Kutim. Nah, banyak daerah yang merasa belum tersentuh, misalnya daerah terisolir seperti Sangsaka Sandaran di sana, tidak ada satupun program rumah layak huni misalnya masuk di sana, begitu pun daerah tertinggal lainnya daerah hulu, Muara ancalong, Muara Bengkal dan sebagainya. Tidak ada program pemerintah provinsi masuk di sana,bidang infrastruktur yang kita harapkan seperti rumah layak huni,”kata Sutomo pada media ini Kamis (1/1/24) di gedung E DPRD Kaltim.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah provinsi Kaltim untuk tidak hanya memperhatikan daerah perkotaan terkait dengan pembangunan insfrastruktur maupun pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat. Politisi muda yang kritis ini juga meminta pemprov Kaltim untuk memperhatikan jalan milik pemprov yang berada di Kutai Timur.
Menurut Sutomo, Jangan hanya di kota – kota seperti Sanggata dan sebagainya, tapi masuk ke daerah pedesaan, supaya kesenjangan tidak terjadi. Yang kedua persoalan infrastruktur jalan, jalan provinsi ini dari Simpang empat Kaliorang menyeberang ke Kaubun dan Talisayan. Persoalannya sekarang jalan provinsi itu kemudian di Gam, itu belok untuk dibangun jembatan menyeberang, sehingga kekhawatiran masyarakat di kecamatan Karangan ini adalah jalan provinsi yang awalnya melalui Karangan itu ditinggal oleh provinsi. Padahal menurut Sutomo ,jalan itu masih status jalan provinsi. Oleh karena itu, kita minta pemerintah provinsi, karena ini adalah jalan provinsi yang dari awal dicanangkan. Kemudian pemerintah provinsi mengambil inisiatif untuk memotong jalan itu lewat Gam, jangan ditinggal jalan ini, karena masyarakat di sana mengharapkan jalan itu diperbaiki.
“kan pernah kejadian beberapa kali, jalan provinsi yang pernah tidak dibenahi, akhirnya logistik masuk ke sana terkendala karena hujan, oleh karena itu masyarakat Karangan yang melewati jalan itu juga harus diperhatikan, jangan di tinggal karena itu jalan provinsi,” kata Sutomo mengingatkan.
Apakah di 2024 juga ada alokasi anggaran untuk jalan yang dikeluhkan masyarakat itu, atau ada perhatian khusus? Menurut Sutomo belum ada.
“Saya sudah beberapa kali menanyakan kepada dinas provinsi, memberitahukan dan meminta supaya ini diperhatikan tetapi untuk sementara ini anggarannya masih berada pada UPTD. Tapi saya minta UPTD kan cuman menanggulangi yang rusak- rusak, tapi kita mau jalan ke sana itu permanen. Belum ada serah terima dari provinsi ke kabupaten artinya masih jalan provinsi, disana kan ada juga ribuan masyarakat berdiam,” pungkasnya. (AZ)