October 27, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

SMAN 10 Samarinda “Dieksekusi”, Semua Atribut Yayasan Melati Dicopot

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Polemik SMAN 10 Samarinda masih berlanjut. Usai beberapat waktu tidak didengar aspirasinya oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, maka siswa-siswi SMAN 10 Samarinda, orang tua siswa dan masyarakat dari tiga kecamatan yakni, Samarinda Seberang, Loa Janan dan Palaran berunjuk rasa sekaligus unjuk kekuatan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka alami. Ratusan massa pun mendatangi kampus Melati Jalan H.M Rifaddin, Samarinda Seberang dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Tanah Ini Dieksekusi Rakyat untuk Kepentingan Rakyat,” Senin (20/9/2021).

Secara bergantian siswa dan siswi berorasi, mereka mengecam semua keinginan pemerintah provinsi yang meminta mereka pindah ke kampus dua di Jalan Perjuangan,  Sempaja.

“Kita benar, ini hak kita, jangan takut. Pemerintah itu tahunya duit-duit. Siapa yang mau menerima ketidakadilan. Di mana sila ke 5 keadilan sosial. Ngapain pindah sekolah jauh-jauh, disini sekolah bagus. Ayo kita lawan sampai titik darah penghabisan, kita benar dan harus berani,” kata salah satu siswi sambil disambut yel-yel oleh ratusan siswa dan orang tua.

Ketika orasi masih berlangsung, sejumlah siswa berjalan menuju pintu gerbang dan mendekati pagar di mana terpasang sejumlah atribut milik Yayasan Melati. Atribut yang  pertama yang dicopot bertuliskan “Welcome To SD plus Melati”. Saat mencopot sempat terjadi keributan kecil dengan petugas keamanan yayasan. Namun, situasi terkendali karena ada petugas kepolisian. Aksi pencopotan atribut Yayasan Melati oleh siswa-siswa terus berlanjut. Giliran atribut papan nama bertuliskan SMK Plus Melati hingga atribut lainya yang berada di sekitar pagar depan kampus SMAN 10  Samarinda.

Siswa dann orang tua siswa berunjuk rasa di kampus Melati menuntut siswa SMA 10 Samarinda tidak dipindahkan, Senin (20/9/2021).

Unjuk rasa makin tambah memanas ketika sejumlah komponen masyarakat lainnya turut bergabung dalam aksi itu. Sang orator bahkan menantang pihak Yayasan Melati untuk menunjukkan bukti dan data jika mengaku memiliki aset tanah yang digunakan Yayasan Melati.

“Putusan Mahkamah Agung jelas membuktikan tanah ini milik pemprov, PK pun juga memutuskan tanah ini milik pemerintah. Ayo tunjukkan jika yayasan punya data dan dokumen. Gedung juga sumbernya dari APBD yang duitnya rakyat,” teriak orator yang juga bagian dari orang tua siswa.

Sebelum terjadi pencopotan semua atribut, sejumlah siswi dan siswa keluar kampus dan berbaris di jalan sambil membentangkan poster yang isinya mengecam dan menyindir tindakan pemerintah provinsi dan pihak yayasan yang memperlakukan mereka dengan ketidakadilan.

Bahkan, salah satu perwakilan yang mengaku dari salah satu ormas daerah meminta pihak yayasan untuk menemui pengunjuk rasa. Ia juga meminta kepada para pengunjuk rasa lainnya untuk mencopot semua atribut yayasan yang ada dikomplek sekolah tersebut.

Situasi kembali memanas ketika sang orator yang berada di atas mobil komando kembali mendesak agar pihak yayasan bertemu dengan mereka. Kali ini sang orator memberikan peringatan.

 “Jika dalam hitungan ke-10 tidak ada dari pihak yayasan, semua atribut akan kami copot,” ujar sang orator sambil menghitung.

Setelah hitungan ke-10 sejumlah siswa serentak bergerak ke seluruh komplek kampus SMA 10 mencopot atribut yang masih ada. Dimulai dari atribut yayasan di gedung utama, kemudian menyusul ke tempat lainnya, seperti ruang kelas maupun asrama. satu persatu atribut dicabut. Saat pencabutan di dalam kampus, sempat kembali terjadi keributan. Sebab, ketika siswa mencabut salah satu atribut di depan kelas tengah berlangsung proses belajar mengajar. Salah satu guru ke luar ruangan dan terjadi adu mulut namun dapat diredam orang tua siswa. Namun, hal itu tidak mencegah pencabutan, aksi pencopotan atribut tetap berlangsung. Siswa pun menyisir seluruh kampus hingga tidak ada atribut yayasan yang masih terpasang.

Secara terpisah ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin meminta pemerintah provinsi bijak dalam menyikapi persoalan tersebut dan tidak merugikan masyarakat dan siswa. Ia juga meminta semua pihak untuk duduk satu meja membahas persoalan ini dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. (AZ/AK)

Penyunting: Hery Kuswoyo

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: