May 20, 2024

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

PT. Tata Kirana Megajaya IUP Palsu Belum Tersentuh Penindakan Hukum, M. Udin: Kita Minta DPRD Lapor ke Mabes Polri

M Udin

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Dari daftar 21 IUP palsu yang dinyatakan pemerintah provinsi Kalimantan Timur ada nama PT.Tata Kirana Megajaya, perusahaan ini sudah melakukan operasi produksi dan sudah menjadi konsumsi publik. Bahkan Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim Rabu (8/3/23) lalu bersama dengan tim pemprov Kaltim menemukan fakta saat sidak.

PT. Tata Kirana Megajaya melakukan kegiatan penambangan di Jalan Gunung Tengkorak di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Panajam Paser Utara. Temuan ini sudah menghiasi media sosial dan media masa, bahkan saat Paripurna DPRD Kaltim yang dihadiri instansi penegak hukum kasus ini juga dibuka terang benderang oleh pansus. Namun perusahaan ini seperti tidak bisa disentuh penindakan hukum, bahkan telah terjadi pembiaran oleh pemerintah provinsi Kaltim.

Pengamat Kebijakan Publik Pajar Pahruddin meminta Mabes Polri perlu turun tangan untuk mengambil tindakan hukum atas tambang ilegal ini, sebagai jawaban atas sorotan yang makin marak pada kasus ilegal mining di Kaltim .

“Ya, itu yang di perlukan oleh masyarakat, Penegakan hukum di perlukan, hal ini untuk memenuhi azas keadilan,” kata Pajar dosen STMIK Wicida Samarinda.

Maraknya penambangan ilegal dan makin masifnya protes mahasiswa, aktivis dan tajamnya sorotan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, maka dibutuhkan keseriusan polri untuk memberatas ilegal mining.

Pernyataan kesanggupan PT Tata Kirana Megajaya

“Polri perlu membuat tim khusus untuk memberantas mafia tambang. Hal ini untuk membersihkan nama baik Polri di mata internasional yang di pandang tidak punya kekuatan, kalah sama mafia pertambangan,” tutur jebolan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Widyagama Malang.

Wakil ketua Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim Muhammad Udin menjelaskan bahwa, tugas pansus adalah melaporkan hasil kinerja pada pimpinan Dewan yang disampaikan melalui Sidang Paripurna.

“Dalam laporan pansus akan kami rekomendasikan PT. Tata Kirana Megajaya adalah IUP Palsu sudah beroperasi produksi. Secara kelembagaan kita minta DPRD Kaltim melaporkan kasus ini ke Mabes Polri untuk diambil tindakan hukum,” jelas M.Udin melalui ponselnya, Senin (17/4/23).

Soal PT. Tata Kirana Megajaya ini sudah dilaporkan secara lisan dalam rapat paripurna yang dihadiri semua unsur penegakan hukum. Polri meurutnya bekerja profesional dalam menangani kasus pidana, karena itu Dia percaya polri akan melakukan langkah nyata dalam menegakan hukum untuk kasus ilegal mining di Jalan Gunung Tengkorak Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku kabupaten PPU. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan dari penambangan ilegal itu adalah keresahan masyarakat, rusaknya lingkungan dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah.

“Polri profesional dalam menangani kasus pidana, karena itu kita serahkan saja kasus ilegal mining PT. Tata Kirana Megajaya ke polri. Pansus berharap polri dapat bekerjasama dengan penegak hukum lainya, termasuk instansi terkait untuk mengambil tindakan nyata dalam penindakan hukum atas kasus yang sudah pansus sidak bersama tim pemprov Kaltim,” pungkas politisi Partai Golkar. (AZ)

Admin

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: