PT. Indexim Coalindo Janji Serahkan Data IPPKH, Jamrek dan CSR
SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Wakil rakyat yang duduk di Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim, mulai mendatangi sejumlah perusahaan pertambangan batubara untuk melakukan penyelidikan. Misalnya terjaut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), kemudian data jaminan reklamasi (jamrek) hingga data dana CRS (tanggung jawab sosial perusahaan).
Pansus mengunjungi PT. Indexim Coalindo di Kabupaten Kutai Timur pada Sabtu (26/11/22). Rombongan Pansus dipimpin Wakil Ketua Pansus M. Udin dan didampingi sejumlah anggota pansus seperti Agiel Suwarno, Sutomo Jabir, Safuad, Abdul Kadir Tappa, dan Agus Aras. Hadir pula Azwar Busra Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kaltim, dan James William Kurniadi selaku pimpinan Manajeman PT. Indexim Coalindo di Kutai Timur.
Pansus menanyakan pengelolaan dana CSR, dana jamrek. Pansus juga mempertajam dengan menanyakan soal IPPKH yang dimiliki PT. Indexim Coalindo.
“Dari data yang kami dapat November 2021 berakhir, apakah sudah dilakukan perpanjangan, karena ini penting kawasan hutan ini konsen kita,” kata Agiel Suwarno Politisi senior PDIP.
Pihak manajemen mengaku telah melakukan perpanjangan izin.
“Sudah,” kata Aristya. F salah satu unsur manajemen PT. Indexim Coalindo.
Kemudian M. Udin meminta kembali penjelasan pihak PT. Indexim Coalindo terkait IPPKH tersebut. Namun, menurut pihak perusahaan terdapat sejumlah persoalan.
“Kita sudah lakukan perpanjangan Pak, terkait juga dengan waktu itu masih ada gap antara HPL dan PPKH. Karena ada beberapa koridor yang belum satu. Jadi kita belum melakukan perubahan. Di 2018 ada SK. 453 yang kita terima dan sudah kita lakukan perpanjangan, nanti akan kita lampirkan dengan SK terbaru,” jelasnya lagi.
Terkait dengan pengelolaan dana CSR untuk dunia pendidikan, pihak PT. Indexim Coalindo menanggapi serius apa yang disampaikan Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim.
“Masukannya terkait dengan fasilitas belajar kami perhatikan dan kami catat,” kata Ditto Santoso menanggapi apa yang disampaikan anggota pansus yang terdiri dari lintas partai politik.
Pansus sendiri akan meninjau langsung bila data-data telah diserahkan pihak perusahaan kepada Pansus.
“Ini bukan yang pertama kami datang ke sini, nanti kami akan kembali lagi dan meninjau ke lapangan,” kata M. Undin sambil menuntup rapat.
Dari Informasi yang dihimpun Kalpostonline diketahui izin operasi IPPKH PT. Indexim Coalindo bernomor SK.453/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2018 untuk kegiatan produksi batubara. (AZ)