June 17, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Pemkab Kukar Akui Pengelolaan Saham di Blok Mahakam Tak Sesuai Aturan BUMD

Laporan keuangan PT MGRM

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Perusahaan yang ditunjuk mengelola Participating Interest (PI) 10% Blok Mahakam adalah PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM) yang merupakan anak perusahaan BUMD Pemprov Kaltim yaitu PT. Migas Mandiri Pratama (MMP).

Participating Interest atau PI adalah jumlah  biaya produksi (cost of prdoduction) yang harus ditanggung oleh para pihak yang terlibat dalam proses produksi gas atau minyak bumi. Terkait PI di Blok Mahakam, pembagian saham untuk PT. MMPKM berdasarkan SK Gubernur Kaltim Nomor 542/K.802/2017, dengan pembagian Pemprov Kaltim melalui PT. MMP sebesar 66,5% saham dan Pemkab Kukar melalui PT. MGRM memiliki porsi saham sebesar 33,5%. Sehingga PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) dapat disimpulkan sebagai pemegang saham dari BUMD pengelola PI Blok Mahakam yaitu PT. MMPKM anak perusahaan PT MMP.

Baca Juga:

Meski begitu, dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur atas LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran lalu, terungkap PT. MGRM sebagai Pemegang Saham PT. MMPKM diketahui tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam PP tersebut di Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah,”. Kemudian Pasal 5 ayat (2) menyatakan, “Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah”.

“Pada praktiknya, saham PT MMPKM dimiliki oleh PT. MMP sebesar 66,5% dan PT. MGRM sebesar 33,5% bukan dimiliki secara langsung oleh Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar,” tulis auditor BPK dalam laporannya.

Atas temuan itu, Pemkab Kutai Kartanegara melalui sekretaris daerahnya mengatakan sependapat dengan temuan BPK tersebut, dengan memberikan penjelasan, bahwa posisi PT. MGRM sebagai pemegang saham PT. MMPKM sesuai dengan kebijakan dan arahan Gubernur Kaltim selaku kordinator yaitu melalui Surat Gubernur Kaltim yang ditujukan kepada Menteri ESDM Nomor 539/2980/Ek tanggal 13 Juli 2017 dan Surat Nomor 539/4223/Ek tanggal 28 September 2017 kepada Bupati Kukar perihal Pengelolaan PI 10% Blok Mahakam.

Dengan diakuinya oleh Pemkab Kutai Kartanegara bahwa PT MGRM sebagai Pemegang Saham PT. MMPKM tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka BPK merekomendasikan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim.

“Berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim untuk meninjau kembali pengelolaan PI 10% Blok Mahakam,” tulis auditor merekomendasikan.

Dari pengelolaan PI 10 % Blok Mahakam tahun 2018, PT MMPKM melaporkan pendapatan senilai Rp971.090.886.066. Setelah dikurangi dengan biaya dan pajak, laba tahun berjalan berkurang menjadi sebesar Rp571.029.742.595. Laba ini dialokasikan kepada PT. MMP sebesar Rp378.293.133.329, dan kepada PT MGRM sebesar Rp192.736.609.266. Pembagian dividen dari PT. MMPKM tersebut diterima oleh PT. MGRM pada tanggal 27 September 2019. (OY)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: