January 28, 2023

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Pansus Investigasi Desak PT. GAM Serahkan Data Izin PPKH

Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim saat meminta keterangan manajemen PT Ganda Alam Makmur.

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim mulai turun gunung. Pansus memulakannya dengan mendatangi sejumlah perusahaan pertambangan batubara. Hal itu merupakan penyelidikan terkait dengan kegiatan pertambangan dan perizinan, seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), kemudian data jaminan reklamasi hingga data dana CRS.

Pada Sabtu (26/11/22), Pansus memanggil PT. Ganda Alam Makmur (GAM). Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Pansus M. Udin memimpin pertemuan itu didampingi sejumlah anggota Pansus, seperti Agiel Suwarno, Sutomo Jabir, Safuad, Abdul Kadir Tappa dan Agus Aras. Dalam pertemuan itu, unsur manajemen dari PT. GAM Sumardianto menjelaskan, pengelolaan jamrek pada tahun 2015 belum terealisasi. Menurutnya PT. GAM baru menambang pada 2016, sedangkan pada tahun 2015 masih dalam persiapan.

“Tapi memang itu ada sesuatu yang kurang pas, tambang baru mulai buka dan tentunya kan tidak bisa melakukan reklamasi. Tapi ini sudah tertulis dalam dokumen rencana reklamasi yang setujui pemerintah daerah saat itu. Kami tidak menyalahkan siapapun, tapi ini tanggung jawab kami. Apapun yang tertulis di dokumen rencana reklamasi akan kami penuhi,” jelas Sumardianto menjawab pertanyaan anggota Pansus Sutomo Jabir terkait dengan pengelolaan jamrek.

Dalam kesempatan itu, Agiel Suwarno mengkritisi terkait IPPKH milik PT GAM yang sudah diperkirakan berakhir tahun 2021.

“Menurut catatan kami SK ini berakhir 2021,” kata Agiel.

Menurut pihak manajemen tahun yang tertera merupakan kesalahan tulis.

“Bukan 2021, tapi 2027 pak,” jelas pihak manajemen lainya yang duduk berada di meja depan bersama wakil ketua pansus dan unsur pimpinan PT.GAM.

Agiel politisi senior dari PDIP ini kembali mempertanyakan, apakah izin tersebut telah diperpanjang, yang kemudian dijawab lagi.

“Sudah dari tahun 2015 kalau tidak salah,”.

Kemudian Wakil Ketua M. Udin menyambung apa yang sudah ditanyakan Agiel Suwarno.

“Jadi bukan 2021, tapi 2027. Kami minta suratnya, pak ya,” kata M.Udin yang dijawab dengan anggukan kepala oleh pihak PT. GAM.

Sejumlah anggota pansus lainya mengkritisi soal bantuan PPM dan CSR yang diberikan PT. GAM kepada masyarakat di ring 1, 2 dan ring 3. Terkait ini PT. GAM menjelaskan, bahwa PT GAM telah menyalurkannya kepada masyarakat sesuai dengan rencana dan progam perusahaan, seperti untuk kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan kegiatan sosial lainnya.

Dalam pertemuan itu, Pansus Investigasi meminta PT.GAM agar memberikan dokumen terkait dengan dana jamrek dan pengelolaannya. Kemudian dokumen IPPKH hingga data dana CSR yang diberikan ke masyarakat.

Informasi yang dihimpun media ini disebutkan bahwa, PT. GAM membangun jalan angkut batubara yang ditertuang dalam surat nomor 18/1/IPPKH/PMA/2015 dengan luas 77.81 hektar, dan PT. GAM menggunakan lahan seluas luas 975.93 hektar untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya, sebagaimana SK.888/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019. Kemudian PT. GAM untuk tahap II, juga menggunakan lahan seluas 866.23.hektar untuk operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya berdasarkan SK.4961/MenLHK- PKTL/REN/PLA.0/8/2020. (AZ)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: