Musala Diduga Kemahalan, Komisi III Didesak Bersikap
Progres proyek musala 
Proyek musala dilaporkan ke Kejati Kaltim
SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Pegiat anti korupsi dari Gabungan Mahasiswa Peduli Pembangunan Kalimantan Timur (GMPPKT) telah melaporkan dugaan korupsi rehab musala DPRD Kaltim ke Kejaksaan Tinggi Kaltim Kamis (18/2/2022) lalu. Kini para aktivis itu mendesak wakil rakyat yang duduk di Komisi III DPRD Kaltim untuk mengambil sikap tegas dengan memanggil pihak KPA, PPT, konsultan dan kontraktor pelaksana.
Baca Juga:
“Meminta Komisi III DPRD Kaltim memanggil Kepala Dinas PUPR, PPTK, KPA dan kontraktor pelaksana, dalam pembangunan musala di DPRD Kaltim untuk dimintai klarifikasi atas polemik tersebut. Menuntut Komisi III DPRD kaltim untuk membentuk pansus atas dugaan aroma tidak sedap di balik pembangunan musala DPRD Kaltim yg diduga ada praktik mark up, rasio wajarnya dari nilai anggaran yang dikucurkan dan persentase dari hasil pembangunan fisiknya melukai rasa keadilan rakyat,” tegas GMPPKT dalam siaran pers yang diterima Kalpostonline baru-baru ini.
GMPPKT dengan korlap Abidin menegaskan, bahwa kegiatan rehab sebuah bangunan musala yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang diduga menyimpan aroma tidak sedap dimana kegiatan dalam rehab pembangunan musala ini menelan biaya yang cukup besar yaitu sekitar Rp4,5 milyar.
“Tingkat Kewajarannya patut dipertanyakan melihat anggaran yang dikucurkan begitu fantastis dan fakta di lapangan hasil pembangunan yang telah selesai dikerjakan dan terlihat biasa, berapa harga tiap perkannya,” tegasnya lagi.
Aktivis GMPPKT yang rencananya melakukan aksi demo pada Selasa (1/3/22) ini juga mengingatkan Komisi III DPRD Kaltim yang membidangi pembangunan untuk menyikapi rehab musala yang telah mencederai rasa keadilan dimasyarakat untuk menurunkan tim teknis guna menghitung ulang proyek tersebut.
“Kami meminta kepada yang mulia Komisi III DPRD kaltim untuk segera menurunkan tim teknis independen untuk menghitung ulang rehab pembangunan musala DPRD Kaltim dengan nilai sekitar Rp4,5 miliar, diduga ada praktik mark up atau kemahalan harga. Musala itu dibangun pakai duit rakyat,” pungkasnya. (AZ)