October 20, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Komisi DPRD Samarinda Temukan Izin Zoom Smart Hotel Bermasalah

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Inspeksi mendadak (sidak) Komisi I DPRD Samarinda bersama Satpol PP pada Senin (18/11/19) malam lalu menemukan izin operasional Zoom Smart Hotel (PT Cyras Indonesia) yang merupakan ke 3 di Indonesia belum sesuai, seperti izin bangunan yang berada di Jalan Mulawarman, Kelurahan Pelabuhan, Samarinda tersebut belum semuanya dipenuhi oleh pengelolanya.

Baca Juga: DPRD Samarinda Didesak Bentuk Pansus TPK Palaran

Sidak yang dipimpin Joha Fajal sekaligus Ketua Komisi I DPRD Samarinda itu menemukan ada beberapa permasalahan dari izin bisnis perhotelan tersebut. Izin bangunannya yang hotel kelas melati seharusnya hotel bintang 3, serta penjualan minuman beralkohol yang belum memiliki izin edar.
“Bahkan di struk pembayaran hanya berupa print saja,” kata Joha saat sidak.

Joha Fajal saat sidak di Zoom Smart Hotel Samarinda

Manajemen hotel yang sudah beroperasi sejak setahun lalu itu mengaku rutin membayar pajak penghasilan ke pemkot. Begitu pun soal izin, pihaknya tengah mengurus kelengkapan izin operasional hotel hingga mini bar yang berada di lantai 7 bangunan itu. Namun hal itu, menurut Joha, jelas melanggar aturan.

“Logikanya sama seperti orang yang enggak punya SIM tapi mengemudi,” ucapnya.

Baca Juga: Akhirnya Dimiliki Pelindo IV, Komisi I Pertanyakan Kerja Sama di TPK Palaran

Dari hotel ini, sidak Komisi I berlanjut ke sejumlah tempat hiburan malam (THM) yang berada di kawasan Pelabuhan itu. Masalah label pajak daerah untuk miras yang tak dipasang di setiap botol minuman alkohol yang dijual kembali ditemui.

Praktik nakal pengusaha untuk menyiasati pajak penjualan miras di Samarinda masih terus terjadi yang mengakibatkan kebocoran pendapatan daerah. Sehingga Komisi I DPRD Samarinda bakal menyusun agenda bertemu dengan instansi terkait untuk membahas temuan ini agar ada tindak lanjut yang tegas, antara lain Dinas Perdagangan Samarinda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda, serta Badan Pendapatan Daerah Samarinda.
“DIM (daftar inventarisasi masalah) sudah ada dari hasil sidak. Tinggal bahas bersama instansi terkait. Kami susun dulu jadwalnya, bisa pekan ini atau pekan depan,” kata Joha.(OY)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: