June 27, 2022

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Ini Instruksi Jaksa Agung Terkait Penyimpangan Anggaran Covid-19, Dugaan di RSJD Atma Husada Siap Dilaporkan

Surat Inspektorat Daerah Kaltim

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Dengan telah dinyatakannya Corona Virus Disease (COVID-19) oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemic global termasuk Indonesia, serta sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan adanya kepekaan (sense of crisis) dari Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan penggunaan keuangan negara atau daerah, BUMN dan BUMD secara profesional,serta proporsional.

Terkait dengan itu, Kepala Jaksa Agung RI Burhanuddin mengeluarkan Instruksi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara selama masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Kejaksaan RI. Salah satu poin dari Instruksi Jaksa Agung tersebut adalah berkaitan dengan laporan publik terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Covid 19 yang dikucurkan pemerintah.

“Melakukan penanganan terhadap laporan masyarakat terkait penyimpangan penggunaan anggaran dalam rangka pengendalian Covid-19 secara bijaksana, cermat, dan teliti,” instruksi Jaksa Agung Burhanuddin yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Dalam instruksi itu juga disebutkan agar melakukan koordinasi dengan APIP dan instansi terkait untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat termasuk kelengkapan administrasi keuangan. Orang nomor satu di Kejaksaan RI itu juga mengingatkan agar tidak terburu-buru menjadikan hukum pidana atas dugaan penyimpangan itu.

“Mengambil langkah lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak serta merta menggunakan hukum pidana atas dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 yang semata-mata dikarenakan perubahan mata anggaran ataupun kesalahan administrasi lainnya sepanjang tidak terdapat kerugian keuangan negara yang nyata akibat dari niat jahat, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak mendapatkan keuntungan dan kepentingan umum terlayani,” kata Jaksa Agung dalam bagian dari Instruksi Nomor 5 tahun 2020 tersebut yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2020.

Dugaan Penyimpangan di RSJD Atma Husada Mahakam

Masyarakat akan melaporkan dugaan terkait penggunaan anggaran bantuan covid-19 yang dikucurkan pemerintah provinsi Kalimantan Timur ke RSJD Atma Husada Mahakam ke Kejaksaan Tinggi.

“Temuan inspektorat soal itu yang jadi alasan buat kami melaporkan, biarlah kejaksaan yang melakukan penyelidikan,” kata Khoira kepada media ini, kemarin.

Dia enggan berkomentar lebih jauh dengan alasan masih melakukan koordinasi dengan beberapa rekannya untuk memastikan jadwal pelaporan itu.

“Kami lagi diskusi soal waktu pelaporan,” katanya singkat melalui ponselnya.

Jika memperhatikan Hasil Pendampingan Inspektorat disebutkan bahwa, Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) penanganan Covid -19 telah ditransfer ke rekening RSJD Atma Husada Mahakam (AHM) Kalimantan Timur sesuai SP2D Nomor 01539/TU/BTT-COVID19/BPKAD/ 2021 sebesar Rp10.854.097.073. Sedangkan realisasi pembayaran sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 telah mencapai Rp7.861.876.644 dengan persentase sebesar 72,43 %.

Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan Inspektorat Kaltim sampai dengan tanggal 19 Mei 2021, diperoleh kondisi bahwa, terdapat 32 paket pengadaan barang dan jasa atau 87 item barang yang telah diserahterimakan hasil pekerjaannya dari penyedia kepada KPA dan telah dilakukan pembayaran dengan nilai keseluruhan sebesar Rp7.861.876.644,00. Sedangkan barang dan jasa yang akan dan masih dalam proses pengerjaan oleh penyedia tercatat sebanyak 24 item barang atau jasa dengan nilai pagu mencapai Rp2.992.220.429. Dari paket pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serah-terima dan pembayaran tersebut, masih terdapat kekurangan atau kelemahan dalam hal kesesuaian dan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh penyedia atau KPA. Pihak Inspektorat Provinsi Kaltim terus meminta bukti – bukti penggunaan dana BTT penanganan Covid 19 tersebut kepada pimpinan RSJD Atma Husada Mahakam pasca pendampingan dan adanya temuan . Melalui surat Nomor : 700/2877-Kesra/ltdaprov/IX/2021 tanggal 2 September 2021 Inspektorat menyurati Direktur RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur. (AZ)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: