April 15, 2024

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Demo Tambang Ilegal Makin Masif di DPRD Kaltim, Aliansi Menolak Ditemui Pansus, Siap Kirim Surat ke Presiden

Aliansi berunjuk rasa di DPRD Kaltim terkait maraknya tambang ilegal di Kaltim, Selasa 11 April 2023.

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Demo kasus tambang ilegal di DPRD Kaltim yang dilakukan komponen mahasiswa dan masyaraat makin masif dirumah rakyat itu. Senin (10/4/23) Unjukrasa oleh PMII, Kemudian Selasa (11/4/23) unjukrasa dilaksanakan Aliansi Rakyat Melawan. Dalam orasinya para aktivis ini mengkritik keras atas lemahnya penegakan hukum terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur yang makin merajela.

“Tambang batubara ilegal tidak hanya merugikan negara, tapi juga merusak lingkungan dan membuat rakyat menderita. Semua itu terjadi karena lemahnya penegakan hukum,” kata salah satu orator.

Orator lainya menyatakan kesiapan Aliansi Rakyat Melawan untuk membawa kasus tambang ilegal ini ke Jakarta guna dilaporkan ke presiden Joko Widodo dan Menkopulhukam.

“Kami Aliansi Rakyat Melawan siap membuat surat terbuka kepada Presiden dan Kemenpolhukam untuk melaporkan maraknya penambangan batubara ilegal di Kaltim,” kata orator lainya.

Pengunjuk rasa berupaya untuk bertemu pimpinan Dewan terutama ketua DPRD Kaltim, namun unsur pimpinan Dewan tidak berada tempat. Wakil ketua Pansus invesigasi pertambangan DPRD Kaltim yang di gedung dewan bersedia menemui pengunjukrasa dan siap menampung aspirasi.

“Saya selaku wakil ketua pansus Investigasi pertambangan siap menemui perwakilan pengunjukrasa, tapi mereka tidak mau perwakilan dan mereka minta saya keluar pintu gerbang Dewan untuk ketemu langsung dengan pendemo. Demi keamanan saya tidak bisa ikuti itu,” jelas M. Udin pada media ini.

Para pendemo selain berorasi mereka juga melakukan pembakaran ban bekas di depan pintu gerbang DPRD Kaltim. Aliansi Rakyat Melawan ini mengajukan tuntutan yaitu, Mendesak kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk memanggil dan mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum di Kalimantan Timur. Copot Kapolda dan Kapolres di Kalimantan Timur jika terbukti melindungi tambang ilegal. Menangkap dan pidanakan mafia tambang ilegal, Mencabut izin perusahaan penadah hasil tambang ilegal. Aliansi Rakyat Melawan ini juga mendesak agar menstop kriminalisasi dan segala bentuk premanisme terhadap aktivis lingkungan dan masyarakat adat. Aksi unjuk rasa ini dikawal ketat kepolisian dari Polresta Samarinda. (AZ)

Admin

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: