June 27, 2022

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Bila Tak Terdaftar Maka Pemilik IUP Harus Lewat Pengadilan, Bagaimana dengan Permohonan Gubernur?

Surat Gubernur Kaltim kepada Menteri ESDM

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Di Kalimantan Timur diduga masih terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang belum terdaftar di database Ditjen Minerba. Jika mencermati hasil rekonsiliasi finalisasi data IUP di Kaltim menyebutkan, bahwa Provinsi Kalimantan Timur akan menyelesaikan proses pembaruan IUP dan menyampaikan kepada Ditjen Minerba paling lambat 30 hari kerja yaitu pada tanggal 26 April 2019 lalu. Apabila melewati tanggal tersebut, maka harus melalui proses rekomendasi Ombudsman Republik Indonesa (ORI) atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selanjutnya Ditjen Minerba akan memasukkan IUP itu ke dalam database apabila telah mendapatkan putusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kemudian dalam hal terdapat IUP yang terdata di database Dinas ESDM Kalimantan Timur, tapi tidak terdaftar di database Ditjen Minerba, para pihak akan menyampaikan kepada para pemegang IUP tersebut untuk mengajukan penyelesaian permasalahannya kepada Ombudsman Republik Indonesia, sesuai dengan surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Nomor 0519/30/DBP.PW/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Klarifikasi dan Penyampaian IUP dengan status Non C&C yang masih berlaku.

Karena itu sejumlah perusahaan tambang batubara di daerah ini melakukan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda dan sejumlah gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dikabulkan dan kini putusan itu telah incraht, seperti PT. Wais Energi, PT. Bumi Jaya Prima Etam, PT. Cipta Anugerah Sakti, PT. Kaltim Sentral Asia, PT. Cibadak Teknik Perkasa, PT. Metsa Trans Logistics dan PT. Subur Alam Sembada.

Lalu bagaimana dengan usulan Gubernur Isran Noor melalui surat Nomor: 5503/4938/B.Ek kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Cq Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementrian ESDM RI pada tanggal 14 September 2021? Surat itu terkait dengan Permohonan Tindak Lanjut Pengaktifan Data MODI, MOMS, dan ePNBP. Dalam surat itu disebutkan terdapat 8 perusahaan yang diusulkan untuk diaktifkan.

Anehnya, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMTSP) Kaltim, Puguh Harjanto terkait adanya permohonan gubernur tersebut mengaku belum mengetahuinya.

“Belum pak, saya juga rencana mau menghadap Pak Gubernur setelah beliau dari agenda luar negeri,” ungkap Puguh kepada media ini, Selasa (16/11/2021).

Usai mengusulkan delapan IUP, Gubernur Kaltim Isran Noor diduga kembali mengusulkan 14 IUP untuk Pengaktifan Data MODI, MOMS, dan ePNBP melalui suratnya Nomor 503/5013/DPMPTSP-IV/IX/2021 tertanggal 21 September 2021. Pada nomor dan isi surat itu menyebut nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kaltim. Namun, Puguh Hardjanto selaku Kepala DPMPTSP Kaltim saat dikonfirmasi enggan memberikan tanggapan. Sebab, dari delapan IUP yang diusulkan terdahulu, enam di antaranya diduga bermasalah. Begitu pun dengan 14 IUP yang dimohonkan gubernur juga terindikasi bermasalah dan diduga tidak terdaftar di dalam data base perizinan.

“Sementara saya no comment untuk hal ini pak,” katat Puguh kepada Kalpostonline, Kamis (3/2/2022). (TIM)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: