Pansus LKPJ DPRD PPU Temui Pimpinan DPRD Tabalong
PENAJAM, KALPOSTONLINE | Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Tabalong, Kalimantan Selatan pada Rabu, (14/4/2021). Dalam kesempatan ini, tim pansus LKPJ DPRD PPU, menggali informasi seputar teknis atau pola pembahsan LKPJ.
Seperti dilansir di laman tv.tabalongkab.go.id, Ketua DPRD Tabalong Mustafa didampingi Wakil DPRD Tabalong, Jurni, menerima kunjungan kerja Pansus LKPJ DPRD PPU.
Ketua DPRD Tabalong, Mustafa menjelaskan, masing-masing daerah memiliki pola berbeda dalam menyampaikan catatan strategis dan rekomendasi, laporan keterangan pertanggung jawaban. Untuk Tabalong, kata dia, lebih memaksimalkan masing-masing komisi. Karena hal tersebut dinilainya lebih efesien. Pasalnya mereka yang mengetahui lebih mendalam terhadap mitranya.
“Kalo kami sendiri di DPRD sendiri kita tidak membentuk pansus namun kita hanya komisi per-Komisi karena ada 3 Komisi, komisi 1, 2 dan 3 nah di situ Komisi 1 sesuai dengan bidang SKPD-nya masing-masing, komisi 2 dengan bidang terkait dengan apa namanya SKPD masing-masing dan 3 begitu jadi sama-sama kalau kita melihat itu efesiensinya sangat bagus dan akurasi juga sangat bagus.” Jelas Ketua DPRD Tabalong, Mustafa.
Ketua Pansus LKPJ DPRD PPU, Thohiron mengatakan, kunjungan kerja kali ini bertujuan untuk mencari referensi, terkait pola-pola penyampaian catatan strategis dan rekomendasi DPRD Tabalong, yang dapat diterapkan di DPRD PPU.
“Di sini adalah mencari referensi terkait LKPJ, ternyata masing-masing daerah itu beda, kalau kami memakai pansus di sini (Tabalong) tidak memakai pansus. Tapi pada dasarnya sama dan alhamdulillah kami banyak mendapat masukan-masukan, dengan masukan itu menambah khasanah kami untuk membuat catatan dan rekomendasi kepada kabupaten kami.” kata Ketua Thohiron.
Thohiron menilai kunjungan tersebut merupakan kesempatan tepat untuk berbagi pola penyampaian LKPJ di masing-masing daerah, terlebih di Tabalong, yang hari ini telah menyelesaikan rapat paripurna, untuk penyampaian catatan strategis dan rekomendasi DPRD. (ADV)