Ekspor Kaltim Peringkat Tiga Nasional, Komisi II Minta UMKM Didampingi
SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Provinsi Kalimantan Timur menyandang peringkat ke tiga sebagai eksportir utama di Indonesia per November 2019. Kontribusi ekspor mencapai 40, 20 persen terhadap total ekspor nasional Tahun 2019.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kaltim Fuad Asaddin pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kaltim, Senin (2/3/2020).
Dikatakan Fuad, ada sejumlah kendala dalam melakukan pengembangan dunia usaha khususnya UMKM yakni, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam penguasaan IPTEK pengelolaan keuangan usaha, manajemen dan kopetensi tenaga kerja industri.
Selain itu, daya saing komoditi atau produk masih terbatas karena kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta promosi yang masih kurang. Pemasaran produk yang masih lokal. Komoditi andalan ekspor Kaltim sebagian besar masih berupa hasil alam yang tidak terbaharukan.
Masih terbatasnya infrastruktur dasar daerah meliputi transportasi pada daerah-daerah produktif dan penghubung kepusat pemasaran air bersih dan listrik, dan indeks keberdayaan konsumen Kaltim masih rendah disebabkan terbatasnya pemahaman konsumen akan hak-haknya.
“UMKM masih banyak yang belum menggunakan mesin. Misalnya, amplang masih menggunakan cara tradisional, demikian juga dalam hal pemasaran masih kurang memanfaatkan sarana online dan jemput bola. Padahal kalau dimaksimalkan akan mampu menjangkau pasar nasional bahkan luar negeri,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang meminta kepada pemerintah untuk melakukan program pendampingan kepada UMKM agar bisa bertahan dan semakin berkembang.
“Perlu pendampingan mulai dari pelatihan, permudah perizinan dan permodalan hingga pemasaran. Ini penting karena persaingan semakin ketat, kalau tidak didampingi khawatir kuantitas mereka bisa semakin berkurang tiap tahunnya,” tutur Veridiana didampingi Sutomo Jabir, Siti Rizky Amalia, Bagus Susetyo dan Safuad.
Menurutnya, banyak pelaku usaha di sejumlah daerah yang sulit berkembang dikarenakan minimnya pemasaran disebabkan kurangnya sejumlah informasi dan sarana prasarana. Kendati sebagian sudah mulai melakukan kerjasama dengan CSR perusahaan setempat tetapi dinilai masih perlu dukungan pemerintah. (ADV)