Fri. Mar 5th, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Agar Segera Dinikmati Rakyat, Ketua DPRD Kukar Prioritaskan Proyek Mandeg

TENGGARONG, KALPOSTONLINE | Abdul Rasid Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang baru saja dilantik menegaskan, dimasa kepemimpinannya, DPRD sebagai controlling akan memberikan prioritas lebih terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang terhenti pengerjaannya alias mandeg.

Hal tersebut ia sampaikan kepada awak media usai dirinya secara defenitif dilantik sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara periode 2019-2024 oleh Kepala Pengadilan Negeri Tenggarong, Didit Pambudi Widodo, SH.

Baca Juga: Ajak Sejahterakan Rakyat, Rasid Resmi Pimpin DPRD Kutai Kartanegara

Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasid

“Kegiatan-kegiatan yang mangkrak kita prioritaskan untuk diselesaikan agar dapat segera dinikmati masyarakat,” ujarnya, Senin, (23/9/2019).

Ia mengakui, pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir terkendala anggaran, akibatnya proyek-proyek infrastruktur tersebut terhenti pengerjaannya. Sebelumnya Pemkab dan DPRD Kutai Kartanegara bersepakat melanjutkan sejumlah proyek kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) 2017-2021. Besaran proyek kontrak tahun jamak tersebut merupakan lanjutan periode 2010-2015 yang mencapai Rp1,7 triliun. Seperti lanjutan pembangunan Jalan Bukit Biru–Batuah senilai Rp770 miliar, pembangunan pelabuhan Samboja Rp 164 miliar, penggerukan sungai Belayan Rp 152 miliar, pembangunan Jalan Tuana Tuha-Sebelimbingan Rp202 miliar, pembangunan pelabuhan Muara Badak Rp304 miliar juga pembangunan Central Businness Distric (CBD). Bahkan ada wacana untuk pembentukan Pansus oleh DPRD.

Baca juga: Begini Pengelolaan Aset Daerah Kukar

“Seperti yang pernah kita bahas bersama. Untuk pansus nanti masih dibicarakan dengan anggota,” kata Rasid melanjutkan.

Meski demikian, saat ini di DPRD Kutai Kartanegara dalam sepekan ke depan, kata Rasid, masih akan melanjutkan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) agar para legislator dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya.
“Pembentukan alat kelengkapan dewan paling lama satu minggu. Produk hukum lainnya seperti tatib DPRD dan kode etik sudah kita bahas,” ujar politis Golkar itu memungkasi.(OY)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: