Sun. Feb 28th, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

100 Hari Pemerintahan, Mahasiswa di Samarinda Unjuk Rasa

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (MAHAKAM) melakukan aksi unjuk rasa di Jalan M. Yamin Samarinda, tepatnya di depan Gerbang Masuk Universitas Mulawarma, pada Senin, (3/2/2020).

Nampak berbagai warna bendera organisasi mewarnai jalanan. Koordinator Lapangan (Korlap), Rezky mengatakan bahwa aksi tersebut dalam rangka merespon 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dengan merefleksi berbagai isu yang berkembang saat ini.

Seperti dilansir suarajelata.com, ada 12 tuntutan yang disuarakannya, yakni menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK) yang dianggapnya merugikan rakyat.

Mereka juga tak ingin adanya kenaikan BPJS, dan minta agar fasilitas pelayanan kesehatan ditingkatkan. Para pendemo ini juga mendesak agar ada pemberantasan koruspi tanpa pandang bulu.

“Tangkap dan adili seluruh pelanggar ham, perkuat kedaulatan NKRI dan utamakan kesejahteraan rakyat,” kecamnya.

Mereka pun meminta reforma agraria sejati dan hentikan komersialisasi pendidikan.

“Ubah haluan ekonomi dan laksanakan pasal 33 UUD NRI 1945, kemudian libatkan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan, serta hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat,” ujarnya.

Lanjut Rezky, tangkap dan adili pelaku kekerasan seksual. Dan, ia juga mendesak pemerintah pusat, harus memberikan pemerataan ekonomi di Kalimantan Timur.

Menurutnya, banyak kejadian yang bersifat kontroversi di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, mulai dari kenaikan iuran BPJS, pencabutan Subsidi LPG, perlindungan Hak Asasi Manusia, penegakan hukum yang belum bisa ditegakkan, dan beberapa permasalahan lain yang hingga saat ini belum terselesaikan.

“Akhir Januari, tepat 100 Hari kerja Jokowi-Ma’ruf yang menjadi penyangga kebijakan dalam 5 tahun ke depan. Jikalau awal pemerintahannya saja telah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat, maka ke depannya kita akan mendapatkan pemiskinan sistemik dari negara,” pungkusnya.

Selain isu nasional, beberapa permasalahan internasional pun diangkat dalam ujuk rasa itu. Salah satunya konflik di Laut Natuna beberapa waktu lalu yang dianggapnya belum ada kejelasan dari pemerintah.

“Konflik di Laut Natuna hingga kini belum ada sikap yang jelas oleh para menteri dan Jokowi yang berpotensi hilangnya hak-hak dari masyarakat wilayah pesisir dan perbatasan,” tutupnya. (RED)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: