Mon. Mar 1st, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Soal Mobil Operasional Desa, DPRD Kutai Kartanegara Bentuk Panja

TENGGARONG, KALPOSTONLINE |  Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif Turiadi didampingi Wakil Ketua III DPRD Kukar Siswo Cahyono dan Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal, dihadiri Asisten III Setkab Kukar, Kepala DPMD, Kabag Hukum, Kepala Bapenda, perwakilan Polres Kukar dan Kejari Tenggarong, Kades Bunga Jadi, Track Astra Rent Car dan Komnas Transpemda Kukar menggelar rapat dengar pendapat di ruang Banmus, Rabu (15/7/2020). Rapat tersebut dilakukan guna menggali informasi terkait kendaraan operasional untuk kepala desa se Kutai Kartanegara.

Dalam rapat dengar pendapat kali ini dipimpin Ketua Komite Nasional Transparansi Pembangunan Daerah (Komnas Transpemda) Kukar, Deni Ruslan. Ia menyoal kewajiban kepada seluruh desa untuk menganggarkan sewa kendaraan selama satu tahun dengan dasar Perbup Kukar Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Selain itu, Deni juga menyoal surat dari Track Astra Rent Car terkait penawaran yang diminta dari pihak DPMD Kukar. 

Suasana rapat dengar pendapat DPRD Kutai Kartanegara, Rabu (15/7/2020)


“Yang kita ketahui bahwa dari 193 Desa se Kukar seyogyanya hanya 6 Desa masuk dalam program stunting namun patut diduga bahwa DPMD diarahkan agar semua Desa wajib memasukkan sewa kendaraan di masing-masing APBDes tahun 2020,” katanya menduga. 

Terkait hal itu, Kepala DPMD Kukar Dafip Haryanto membantah adanya  mobil untuk kades. Namun ia mengatakan Apdesi Kukar meminta kepada Pemkab Kukar pada 23 Agustus 2019 agar memberikan mobil operasional untuk 193 Desa.

“Dan ini kami tindak lanjuti karena tidak bisa membeli mobil operasional karena pertimbangan anggaran maka kita fasilitasi sesuai pedoman penyusunan APBDes 2020. Dalam Perbup 72/2019 mobil operasional boleh disewa. Jadi kendaraan operasional sebagai penunjang kegiatan stunting bagian pengikut saja jadi kami membantu fasilitasi desa mengenai kendaraan mobilisasi,” jelasnya.

 Guna menyelesaikan perosalan, Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif Turiadi memastikan akan membentuk panitia kerja.

“Kami tindak lanjuti persoalan ini, dan sepertinya kami akan membentuk Panja untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” katanya.  (adv)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: