June 17, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bansos Kaltim Bermasalah

Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah delapan kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltim. Namun, opini WTP bukan berarti tidak ada persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Persoalan yang dimaksud BPK yakni penyaluran  dana bantuan sosial (bansos) di Kalimantan Timur.

“Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemerintah provinsi Kalimantan timur melalui rekomendasi BPK RI diharapkan agar dilakukan perbaikan terhadap penyaluran dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial,” kata Harry Azhar Azis anggota VI BPK RI dalam sidang paripurna DPRD Kaltim dalam rangka penyerahan LKPD Pemprov Kaltim tahun anggaran 2021, Senin (31/5/2021).

Azhar Azis tidak hanya mengungkap temuan terkait bansos, tetapi ia juga membuka adanya temuan pengawasan tata kelola badan usaha milik daerah dan penataan kerjasama penataan barang milik daerah dengan pihak ketiga. Perbaikan pada aspek tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada akuntabilitas namun memberikan dampak juga kepada kesejahteraan dan perekonomian di Kalimantan Timur.

“Meskipun opininya telah  WTP, namun tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan pada pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan pemerintah provinsi Kalimantan Timur memberikan perhatian serta segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK melalui tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan BPK diserahkan,” kata Azhar menjelaskan.

Menurutnya opini WTP ke-8 kalinya bagi pemerintah provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmen pemerintah provinsi yang bersinergi baik antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk pada pemeriksa keuangan melalui rekomendasi pemeriksaan kepada pemerintah provinsi Kalimantan timur agar pengelolaan serta kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik transparan dan akuntabel. (AZ)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: