June 24, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Wakil Ketua DPRD Kukar Pertanyakan Penyelesaian Tunggakan Pajak Hotel Elty

TENGGARONG, KALPOSTONLINE | Belum jelasnya penyelesaian status tunggakan pajak Hotel Elty Singgasana di Tenggarong, Kutai Kartanegara menimbulkan pertanyaan. Diantaranya berasal dari Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Siswo Cahyono. Sebab, tunggakan pajak senilai Rp2,174 miliar tersebut yang sempat menjadi temuan auditor BPK RI Perwakilan Kaltim pada 2015 lalu hingga kini belum ada penjelasan dari BPKAD selaku pengelola aset dan Bapenda Kukar sebagai pengumpul pajak daerah terkait penyelesaiannya.

Bila persoalan tersebut tetap berlarut, ia meminta eksekutif bertindak lebih tegas dan mempertimbangkan kembali kerja sama tersebut untuk tidak merugikan pemerintah daerah.

“Pemkab harus tegas, kalau pajak itu tidak dibayar. Cari KSO atau pihak ketiga yang lebih sehat saja,” tegas Siswo, Jumat, (26/6/2020).

Siswo Cahyono

PT Hotel Elty merupakan perusahaan yang ditunjuk sebagai operator hotel. Pada 2015 lalu, PT Hotel Elty tidak bersedia melakukan pelunasan terhadap saldo piutang tahun 2010 senilai Rp2,174 miliar yang terdiri dari piutang pajak restoran senilai Rp961,718 juta dan piutang pajak hotel senilai Rp1,212 miliar. Bahkan Dispenda (Bapenda) juga telah mengirimkan surat teguran kepada kedua hotel tersebut dan menyampaian surat kepada Majelis Tinggi Ganti Rugi (MTGR) Kabupaten Kukar agar penyelesaian piutang pajak diproses lebih lanjut.

Diakui juga tunggakan piutang pajak hotel dan pajak restoran tahun 2010 tersebut diketahui belum ada penyelesaian baik status dan pihak mana yang bertanggung jawab dalam penyelesaian piutang tersebut.

“Ya sebaiknya ditinjau ulang lagi kerja sama pemkab itu kalau tidakmemberikan PAD optimal. Bahkan putus aja kerja sama itu kalau memang betul-betul tidak menguntungkan. Saya kira masih banyak kok investor yang. Tinggal pemkab mau membuka diri apa tidak,” jelasnya.

Legislator asal PKB tersebut juga berpendapat, pengelolaan hotel itu yang merupakan aset daerah terlihat kurang maksimal.

“Selama ini kita lihat tidak ada yang menonjol kedua hotel yang dikelola PT. Bakrie. Banyak sekali penyusutan tidak kurang dalam hal perawatan,” sambungnya memungkasi.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kukar Andi Faisal mengatakan masih akan mendalami persoalan tersebut.

“Minggu depan saya cari informasi dulu,” katanya. (adv)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: