Sun. Mar 7th, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

DPRD Kukar dan PLN Bahas Lonjakan Tarif Listrik

DPRD Kukar

TENGGARONG, KALPOSTONLINE | DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN Rayon Tenggarong terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat yang akhir-akhir ini mengalami lonjakan pembayaran tagihan listrik.

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara H M Alif Turiadi didampingi Anggota Komisi II Ria Handayani dan Hamdiah Z, Senin (11/5/2020). Manager ULP Tenggarong Suwarno bersama staf teknis Mohamad Iqbal hadir dalam RDP itu. 

Namun Alif Turiadi mengatakan, mustinya pada RDP kali ini juga dihadiri perwakilan masyarakat yang merasa keberatan dengan lonjakan tarif listrik. Karena situasi pandemi Covid-19  menyebabkan perwakilan masyarakat berhalangan hadir.

RDP antara DPRD Kukar Bersama PLN, Senin (11/5/2020).

“Ini usulan dan jeritan dari masyarakat, dan dari RDP tadi ya kenaikan ini memang seperti itulah keadaannya (terjadinya peningkatan pemakaian, Red),” kata Alif usai RDP.

Meskipun begitu, DPRD Kukar sudah mengusulkan dan memberikan masukan kepada PLN agar di masa pandemi Covid-19 ini bisa diberlakukan pembayaran yang tidak sekaligus. Ini mengingat kondisi perekenomian warga juga mengalami penurunan.

“Kami DPRD dari hasil RDP tadi sudah mengusulkan supaya pembebanan pembayaran yang lonjakan tinggi ini jangan diberlakukan sekaligus, tapi dilakukan progresi bertahap. Kami minta pertimbangan kebijakan itu. Dan jawaban mereka tadi akan  dikoordinasikan dengan pimpinan pusatnya,” ungkap politisi Gerindra ini.

Alif berharap agar masyarakat dapat mempergunakan daya listrik sehemat mungkin.

“Kalau dilihat dari lonjakan itu, memang terjadi karena WFH (work from home) tadi, biasanya kalau kondisi normal kan keluar rumah posisi lampu dimatikan semua, jadi kami berharap agar masyarakat berhematlah ya,” harapnya.

“Solusi metode pencatatan mandiri itu menjadi solusi terbaik, dan masyarakat akan lebih bertanggung jawab dan masyarakat sendiri bisa memonitor langsung yang dibayar sesuai dengan si pemakai beban, jadi akan lebih fair,” pungkas Alif. (adv)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: