Soal Kredit Macet Bankaltimtara, Pj Sekdaprov Akan Cek Hasil Audit
SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Gonjang-ganjing soal kredit macet di Bankaltim mendapat perhatian sejumlah pihak, tidak hanya dari kalangan pegiat anti korupsi dan wakil rakyat di DPRD Kalimantan Timur. Namun Pemerintah provinsi Kalimantan Timur selaku pemegang saham terbesar di bank milik daerah yaitu Bankaltimtara menilai fasilitas kredit boleh diberikan kepada sejumlah perusahaan, namun dengan tetap memperhatikan persyaratan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perbankkan.
Baca Juga:
- Usut! Kredit Macet Akibat Tak Sesuai SOP Perbankan
- Terungkap, Kejati Belum Terima Kuasa Menagih Kredit Macet dari Bankaltimtara
- Bankaltimtara Akui Kredit Macet Capai Triliunan Rupiah, Komisi I Bakal Undang Kejati
- Kredit Macet Bankaltim (5): Masud Menunggak (Lagi) Rp196 Miliar dan Bunga Rp44 Miliar
Lalu bagaimana jika pemberian kredit itu tidak sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) kemudian menjadi temuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Temuan BPK itu biasanya memberikan sejumlah rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan institusi atau badan yang telah diaudit, termasuk Bankaltim. Terkait hal itu Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Timur M Sabani ketika dikonfirmasi media ini mengutarakan bahwa temuan BPK seharusnya ditindaklanjuti.
“Biasanya ada rekomendasi BPK untuk ditindaklanjuti,” jelas Sabani yang juga Komisaris Non Independen Bankaltimtara. Ketika disinggung apakah pemerintah provinsi selaku pemegang saham terbesar di Bankaltimtara telah mengetahui adanya hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dengan Tujuan Tertentu yang mengurai sejumlah temuan kredit bermasalah di bank milik daerah tersebut. Pj Sekdaprov yang selalu komunikatif dengan kalangan pers ini mengungkapkan bahwa dirinya akan mengecek soal temuan itu.
“Nanti saya cek dulu,” katanya lagi.
Terkait dengan pemberian kredit ke PT Bumi Mulia Sentosa Abadi oleh Bankaltimtara untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan hotel Ibis dan Mercure di Jalan Mulawarman No.171, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, menurut Sabani hal itu diperbolehkan asal persyaratannya terpenuhi.
“Sepanjang memenuhi syarat dan prudential banking tentu bisa dilakukan,” kata Sabani kepada media group baru baru ini. (AZ)