July 27, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Kredit Rp1,18 Triliun Bermasalah, Ini Kata Dirut Bankaltim

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Sejumlah kejanggalan terkait lolosnya pemberian fasilitas kredit senilai Rp1,18 triliun kepada sedikitnya belasan debitur PT BPD Kaltim-Kaltara (Bankaltim-tara) yang seharusnya kurang memenuhi persyaratan memicu pertanyaan publik.

Selain memperoleh kredit dengan nilai puluhan miliar hingga ratusan miliar rupiah, para debitur tersebut sebenarnya tidak memenuhi persyaratan menerima fasilitas kredit, sebagaimana temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Desember 2018.

Baca Juga: Kredit Bermasalah, Mantan Dirut Bank Milik Daerah Ini Didakwa Korupsi

Meski mengakui pemberian fasilitas kredit yang kurang syarat itu telah menjadi temuan dari auditor BPK, direksi Bankaltim berpendapat hal itu terjadi hanya karena kurang menjalankankan System Operation Procedure (SOP) perkreditan.

Dirut Bankaltim-tara Zaiunuddin Fanani (kiri) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kaltim

“Lihat rekomendasinya jangan angkanya. Misanya rekomendasinya SOP diperbaiki,” kata Direktur Utama (Dirut) Bankaltim, Zainuddin Fanani kepada anggota Komisi II DPRD Kaltim dalam rapat dengar pendapat, Selasa (3/12/2019).

Padahal apa yang dilakukan jajaran direksi BPD Kaltim-Kaltara menurut auditor BPK bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBl/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank.

Baca Juga: Bankaltimtara Akui Melelang Objek Tanggungan PT.Semoga Jaya di Lahan Eks Sekolah China

Tidak sesuai dengan SK Direksi BPD Kaltim No. 051/SK/SDM/BPD-PST/VII/2002 tentang Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Manajemen Perkreditan Di Lingkungan BPD Kaltim dan SK Direksi No. 256/SK/BPD-PST/XII/2012 tentang SOP Bidang Perkreditan Kredit, serta SK Direksi BPD Kaltim No. 175/SK/BPD-PST/XIIl/2012 tentang BPP Bidang Perkreditan Kredit. Dengan tidak dijalankannya SOP maka kredit senilai Rp1,18 triliun berpotensi bermasalah atau macet, merugikan bank bahkan berpotensi merugikan pemilik saham yakni pemerintah daerah.

“Kita laukan perbaikan apanya yang kurang, apakah kalimatanya kurang up to date kita perbaiki SOP nya menggunakan konsultan. Jadi bukan berarti SOP tidak ada, SOP ada,” ujar Pemimpin Sekretariat Bankaltim, Baharuddin Rifai kepada kalpostonline usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kaltim.

Baca Juga: Selain Tidak Sesuai Peraturan BI, Bankaltim Langgar Aturannya Sendiri

Auditor BPK menyatakan, kredit bermasalah yang terjadi di bankaltim sedikitnya senilai Rp1,1 triliun itu sudah lama terjadi dengan kurun hampir satu dekade terakhir, bahkan penyelesaiannya cenderung berlarut-larut dengan cara hanya menjaga kolektivitas bank.

“Kita rutin melakukan perbaikan SOP melihat kondisi ekonomi, kalau perlu perbaikan ya kita lakukan,” kata Baharuddin Rifai menambahkan dan bergegas memasuki mobilnya.

Selain itu, kredit bermasalah tersebut disebabkan pengelola kredit yang terdiri dari Analis Kredt, Asisten Pelaksana, Analis Pengendalian Kredit, Asisten Pengendalian Kredit, Penyelia Kredit, Pejabat Pemutus Kredit, Pit. Pimpok Pemasaran, Pimdep Kredit Korporasi dan Sindikasi, Pimdep Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Pimdiv Kredit Korporasi dan Sindikasi, Pimdiv Pengendalian dan Penyelamatan Kredit, Pimdiv Treasury, Direktur Pemasaran, Direktur Kredit, Pimpinan SKAI, Komite Kredit, Komite Restrukturisasi, dan Direktur Utama tidak memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisis permohonan kredit, perpanjangan jangka waktu, penambahan plafon dan restrukturisasi kredit, dan tidak cermat melakukan mitigasi risiko atas rasio keuangan dan sumber pembayaran kembali kredit. (OY)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: