Sat. Feb 27th, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Kasus Prof Teja Diambil Alih Kejati Kaltim?

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Penanganan kasus penerima dana Prof Teja jalan ditempat, jumlah penyidik yang dinilai kurang merupakan salah satu penyebab penanganan kasus tersebut jalan di tempat. Informasi yang berkembang jika penangan kasus tersebut diambil alih Kejaksaan Tinggi Kaltim. Mengingat jumlah penyidik Kejati Kaltim masih banyak, selain itu juga kasus yang ditangani melibatkan Anggota DPRD dan Pegawai Pemprov Kaltim.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kaltim mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Kejati (Kaltim), Kamis (11/7) lalu. Mereka membawa sejumlah bukti dokumen dan kwitansi aliran dana hibah Pemprov Kaltim 2013 yang mengalir ke sejumlah oknum.

Dua nama diduga sebagai staf fraksi di DPRD Kaltim. Satu nama dari ASN dan seorang dosen Unmul.Dana tersebut diduga untuk biaya menyelesaikan S3. Menguaknya aliran dana ke sejumlah orang ini bermula saat Prof Dr Thomas Susadya Sutedjawijaya bersaksi di depan hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Prof Teja –sapaan Thomas Susadya Sutedjawijaya- adalah salah satu pimpinan dari tiga yayasan yang menerima dana hibah. Tahun 2013 Pemprov Kaltim memberikan dana hibah yang bersumber dari APBD kepada tiga yayasan di Kubar. Totalnya mencapai Rp 18,4 miliar.

Sebelumnya, Penasehat Hukum Prof Dr Sutedja Supiatno SH menjelaskan dalam fakta persidangan disebut orang suruhan Anggota Dewan namanya Yudistira mengaku merupakan Staf Dewan, selain itu juga ada Pejabat Provinsi Kaltim Faturahman As’ad.

Disebutkan Prof Dr Sutedja bahwa, uang korupsi juga dibagikan kepada pejabat dan anggota Dewan. Menurut keterangan Penasehat Hukum Prof Teja Supiatno SH menjelaskan dalam fakta persidangan disebut orang suruhan Anggota Dewan namanya Yudistira mengaku merupakan Staf Dewan, selain itu juga ada Pejabat Provinsi Kaltim Faturahman As’ad.

“Dalam Fakta persidangan disebut Orang suruhan Anggota Dewan, ngakunya Staf Dewan Yudistira, juga Pejabat Pemprov Kaltim Faturrahman As’ad yang merupakan anggota tim verifikasi Binsos. “terang Penasehat hukum Teja kepada Kalpostonline.com.

Disebutkan Prof Dr Sutedja bahwa, uang korupsi juga dibagikan kepada pejabat dan anggota Dewan antara lain; berinisial PA senilai Rp 250.300.000,- dengan rincian sesuai kuitansi yang ditandatangini:

  • Tanggal 10 Nopember 2013 senilai Rp 100.000.000,- dengan keterangan Peminjaman dana pembelian 1 (satu) unit rumah di Villa Armarya, Lor Baru Samarinda.
  • Dan satu kuitansi lagi senilai Rp 150.300.000,- dengan keterangan DP pembelian 1 (satu) unit rumah
    Disamping itu uang korupsi juga dibagikan kepada berinisial RSK senilai Rp 432.500.000,- yang digunakan untuk biaya kuliah S3 di Unmul, dengan rincian sebagai berikut:
  • Kwitansi tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp 24.000.000,- dengan keterangan pembayaran SOP Program Doktor (S3) pada Universitas Mulawarman Samarinda.
  • Kwitansi tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp 197.000.000,- dengan keterangan pembayaran SPP Program Doktor (S3) pada Universitas Mulawarman Samarinda.
  • Kwitansi tanggal 21 Desember 2018 senilsi Rp 10.500.000,- dengan Keterangan Biaya biaya matrikulasi dan registrasi program Doktor angkatan ke-3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
  • Kwitansi pada tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp 84.000.000,- dengan keterangan biaya penelitian disertasi program Doktor (S3) Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman
  • Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 juga senilai Rp 105.000.000,- dengan keterangan SPP program Doktor Fakultas Ekonomi angkatan ke III semester 1 s/6 (Rp 17.500.000,- x 6 semester) Universitas Mulawarman.
    Uang korupsi juga oleh Profesor DR Sutedja diberikan kepada Bambang Hermanto berdasarkan kwitansi yang ditandatangani sendiri senilai Rp 2.060.000.000,- dengan rincian :
  • Kwitansi pada tanggal 11 Agustus 2012 senilai Rp 500.000.000,- dengan keterangan penitipan uang kepada Bambang Hermanto DP Sekar Amanda
  • Bukti transfer lewat BNI pada tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp 1.300.000.000,-
  • Kwitansi pada tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp 260.000.000,- tanpa keterangan.
    Hal yang sama juga diberikan kepada Yudistira dengan total senilai Rp 1.836.500.000,- dengan rincian:
  • Kwitansi pada tanggal 18 Januari 2013 senilai Rp 500.000.000,- dan
  • Kwitansi pada tanggal 30 Oktober 2013 senilai Rp 1.336.500.000,- tanpa keterangan.
    Prof Sutedja juga membagikan uang korupsinya senilai Rp 330.000.000,- dalam 5 waktu yang berbeda, dimana kwitansinya ditandatangani Bambang Hermanto dan Yudistira dengan keterangan penitipan uang,
  • Kwitansi pada tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp 25.000.000,- yang di tandatangani Bambang dan Yudistira.
  • Kwitansi pada tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp 50.000.000,- ditandatangani oleh Bambang dan Yudhistira.
  • Kwitansi pada tanggal 17 september 2012 senilai Rp 50.000.000,-juga ditandatangani Yudhistira dan Bambang.
  • Kwitansi pada tanggal 20 Februari 2013 senilai Rp 55.000.000,- yang ditandatangani oleh Yudhistira dan Bambang.
  • Demikian juga kwitansi pada tanggal 8 Maret 2013 senilai Rp 150.000.000,- ditandatangani oleh Yudhistira dan Bambang, sehingga total keduanya juga menikmati uang korupsi dari Prof Dr Sutedja dengan total senau Rp 4.291.500.000,-(az/qr).
Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: